KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menerbitkan Perpu No 1 Tahun 2020 yang mengatur keuangan negara untuk mengatasi pandemi virus korona (Covid-19).

Lewat aturan tersebut, pemerintah memberikan insentif bagi emiten berupa pemangkasan pajak penghasilan (PPh) hingga 3% lebih rendah.

Memang, tidak semua emiten bisa menerima stimulus ini. Stimulus cuma diberikan ke emiten yang kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih.

Tapi emiten menilai keringanan ini tidak akan berdampak signifikan.

“Jumlah nominalnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap operasional kami secara keseluruhan,” ujar Sekretaris Perusahaan Indocement Antonius Marcos ke KONTAN, Rabu (1/4).

Sebagai gambaran, laba sebelum pajak INTP per akhir 2019 sebesar Rp 2,27 triliun.

Dus, secara sederhana, dengan memperhitungkan stimulus, INTP harus membayar pajak Rp 432,22 miliar.

Nilai ini tidak berbeda jauh dengan beban pajak penghasilan bersih INTP tahun lalu.

Besaran beban pajak penghasilan INTP pada periode tersebut sebesar Rp 439,12 miliar.

Meski begitu, INTP tetap mengapresisasi kebijakan pemerintah.

“Kami menyambut baik dan sangat menghargai kebijakan ini,” imbuh Marcos.

Tulus Santoso, Sekretaris Perusahaan PT Ciputra Development Tbk (CTRA), menilai, efek stimulus bahkan diperkirakan tak sampai menghampiri perusahaannya.

Sebab, pajak perusahaan properti selama ini dikenakan pajak final yang belum diatur potongannya.

“Ada baiknya pemerintah juga mengatur secara proporsional tarif dari final tax,” ujar Tulus.

Membantu arus kas

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) hingga September 2019 mencatat laba sebelum pajak penghasilan Rp 2,57 triliun.

Dengan asumsi tidak memasukkan komponen penghitungan pajak lain, maka PPh yang perlu KLBF bayar saat ini cukup Rp 489,06 miliar.

Adapun beban pajak penghasilan bersih KLBF hingga September 2019 sebesar Rp 628,43 miliar.

“Dampaknya nanti akan positif untuk laba bersih kami. Diharapkan, stimulus ini menjadi angin segar,” jelas Direktur Utama KLBF Vidjongtius.

Setali tiga uang, manajemen PT Elnusa Tbk (ELSA), sebagai salah satu perusahaan publik yang tercatat di BEI menyambut baik adanya beleid keringanan pajak tersebut.

Saat ini sebanyak 43,99% saham ELSA dipegang publik.

“Tentunya kebijakan relaksasi ini sangat positif di tengah kondisi saat ini,” ujar Wahyu Irfan, Head of Corporate Communication Elnusa.

Wahyu menambahkan, relaksasi pajak tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan emiten anggota indeks Kompas100 ini.

Senior Vice President Research Kanaka Hita Solvera Janson Nasrial berpendapat, relaksasi pajak memang belum tentu berpengaruh signifikan pada kinerja emiten tahun ini.

Tapi, setidaknya relaksasi tersebut bisa mencegah kinerja emiten jatuh lebih dalam akibat tersendatnya aktivitas ekonomi.

“Setidaknya, untuk jangka pendek, stimulus pajak itu membantu arus kas emiten,” kata Janson.

Hal ini cukup membantu, mengingat pendapatan emiten bisa anjlok hingga 50% di tengah kondisi seperti saat ini.

Belum lagi ada beban karyawan yang harus ditanggung perusahaan.

“Relaksasi pajak tersebut menguntungkan semua sektor,” sambung Janson.

Senada, Presiden Direktur CSA Institute Aria Santoso menilai, relaksasi pajak tentu membantu meringankan beban emiten, sehingga dapat meningkatkan EBITDA dan EPS emiten

Namun menurut Aria, faktor yang paling mempengaruhi kinerja secara signifikan adalah bagaimana kemampuan emiten tersebut mempertahankan atau meningkatkan penjualan serta efisiensi pada biaya operasional.

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait penanggulangan ekonomi akibat corona virus disease 2019 (Covid-19) menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% pada 2020-2021 dan 20% pada 2022.

Ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Beleid ini, ditetapkan Presiden RI Joko Widodo 31 Maret 2020 dan segera disampaikan ke parlemen.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, pada situasi saat ini, pemerintah sudah secara cepat melakukan penyesuaian paradigma dari pajak yang bersifat sebagai penerimaan atau budgeter menjadi bersifat mendorong kestabilan ekonomi atau regulerend.

Menurutnya, dalam dinamika terkini, agaknya kestabilan ekonomi menjadi suatu hal yang perlu dijaga. Terlebih International Monetary Fund (IMF) sudah merilis proyeksi akan adanya resesi global. Dengan demikian, berbagai terobosan instrumen fiskal -termasuk pajak- diperlukan.

Dus, dalam momentum perekonomian saat ini, insentif penurunan PPh Badan dirasa sangat akomodatif. “Adanya penurunan tarif PPh badan positif karena melalui kebijakan ini pemerintah memberikan keringanan beban kepada seluruh wajib pajak badan tanpa kecuali,” kata Darussalam kepada Kontan.co.id, Selasa (1/4).

Bahkan menurutnya, kebijakan ini sifatnya dapat menjamin stabilitas ekonomi jangka menengah dan tidak hanya jangka pendek. Kendari begitu dengan adanya kebutuhan belanja yang ekspansif serta meningkatnya belanja perpajakan atau tax expenditure, shortfall pajak sepertinya menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.

Sejalan dengan proyeksi pemerintah, Darussalam memprediksi penerimaan pajak akan kontraksi 10% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu. Artinya penerimaan pajak diramal hanya mencapai Rp 1.199 triliun jauh dari target yang ditetapkan sebelumnya sebanyak Rp 1.642,6 triliun.

Namun, Darussalam menggarisbawahi bahwa relaksasi pajak ini menunjukkan ada kerelaan dari pemerintah untuk meletakkan pajak sebagai instrumen yang tidak berorientasi pada penerimaan.“Di sinilah pajak hadir untuk melawan dampak ekonomi dari corona,” kata Darussalam.

Informasi saja, ketentuan penurunan tarif PPh Badan tersebut sebelumnya sudah dicanangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan.

KONTAN.CO.ID – Proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak untuk perhitungan pembayaran pajak saat ini cukup mudah dengan layanan secara online.

Pelaporan SPT online bisa Anda lakukan salah satunya dengan E-filing yang dapat Anda akses di laman Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Namun, untuk bisa melakukan pelaporan secara mandiri di sistem online, Anda harus sudah memiliki nomor Electronic Filing Identification Number (EFIN).

EFIN merupakan nomor identitas yang Ditjen Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan kantor pajak.

Kode EFIN Pajak untuk satu nomor NPWP akan selalu sama. Yang artinya, kode yang wajib pajak miliki tahun lalu bisa mereka gunakan selamanya.

Lantas bagaimana jika EFIN hilang atau lupa?

Sebenarnya, untuk melakukan E-filing pajak, Anda hanya perlu sekali melakukan permintaan EFIN dan mengaktivasi atau mendaftarkannya ke aplikasi pajak.

Tapi, bila lupa EFIN tersebut sebelum didaftarkan ke aplikasi pajak lebih dari 30 hari, maka Anda harus menghubungi layanan informasi Ditjen Pajak.

Cetak ulang di kantor pelayanan pajak (KPP)

Pengecekan EFIN pajak yang hilang atau lupa hanya bisa petugas pajak lakukan. Anda tidak bisa mengeceknya sendiri melalui aplikasi online, tetapi harus datang langsung ke kantor pajak.

Kemudian, Anda mengajukan permohonan untuk mencetak ulang. Jika bukan Anda sendiri yang mengajukan permohonan cetak ulang, maka perlu melampirkan surat kuasa kepada yang akan mewakili Anda.

Yang perlu Anda lakukan adalah mengisi formulir cetak ulang, melampirkan satu lembar fotokopi KTP, dan satu lembar fotokopi NPWP. Serahkan berkas tersebut ke petugas pajak, dan EFIN Pajak Anda pun akan langsung dicetak.

Menggunakan fitur Live Chat Pajak

Selain mendatangi KPP, Anda juga bisa mengunjungi laman situs pengaduan.pajak.go.id saat lupa EFIN. Pada halaman di sebelah kanan bawah situs tersebut akan muncul logo “Live chat”.

Anda hanya perlu menekan logo tersebut dan petugas resmi pajak akan segera melayani Anda melalui fitur chat tersebut.

Anda bisa memberitahukan kepada petugas bahwa Anda lupa EFIN untuk lapor SPT Online. Dengan begitu, petugas pajak akan membimbing Anda untuk mendapatkannya kembali.

Melalui akun Twitter @kring_pajak

Layanan pemberi informasi yang lainnya adalah melalui akun Twitter resmi Kring Pajak. Anda hanya perlu mention atau kirim direct message pada username akun tersebut dengan memberitahukan bahwa EFIN Anda hilang.

Selanjutnya, akun Kring Pajak akan menghubungi Anda melalui direct message agar kerahasiaan dan keamanan data pajak Anda tetap terjaga. Selanjutnya, Anda bisa mengikuti instruksi yang admin akun Kring Pajak berikan.

Menghubungi Call Center Kring Pajak

Khusus wajib pajak orang pribadi, Anda bisa menghubungi call center Kring Pajak di nomor 1500200. Dengan menghubungi call center tersebut, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi data diri dan menyebutkan nomor NPWP.

Jika data diri yang Anda sebutkan sesuai dengan data yang tersimpan di Ditjen Pajak, maka petugas pajak akan memberikan EFIN Anda yang hilang.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) makin membesar apalagi seiring kehadiran e-commerce yang membuka ruang untuk berdagang via online. Namun, pemerintah menilai realisasi pajak UMKM masih mini, meski jumlah pembayarnya makin banyak.

Untuk itu pemerintah mengedukasi UMKM dalam proses bisnisnya hingga pemasaran. Tujuannya meningkatkan profit dan menimbulkan kesadaran UMKM untuk bayar pajak. Sejak tahun lalu, setidaknya ada 27 kementerian/lembaga dan perusahaan yang dengan senang hati membina UMKM.

Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pembinaan UMKM tersebut melibatkan Deputi Bidang Restruktur Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, PT Angkasa I (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Dahana (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kimiar Farma (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Kemudian, PT Pos Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk., PT Sucofindo (Persero), PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Taspen (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., Perusm Jasa Tirta I, Perus Jasa Tirta II, Perum Percetakan Utang Republik Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Persatuan Perusahaan Ralestat Indonesia, Badan Pendidikan dan Penelitian Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.

“Memang tadi dipaparkan ada pembayarnya sudah 2 juta lebih WP UMKM dan meningkat terus. Memang dari sisi nominal itu belum terlalu besar Rp 5 triliun-Rp 6 triliun dalam setahun. UMKM ini kan ada 60 juta lebih,” kata Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama, Selasa (18/2).

Yoga menyampaikan arah pemerintah saat ini terlebih dahulu membangun bisnis UMKM. Dari sisi kebijakan fiskal, Ditjen Pajak Kemenkeu sudah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebagai basis pembayaran pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% dari omzet pengusaha kecil.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi (OP) jatuh pada tanggal 31 Maret 2019. Untuk mengejar kepatuhan formal wajib pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengatur enam strategi.

Ditjen Pajak menargetkan tingkat kepatuhan formal WP OP mencapai 80%. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yunirwansyah mengatakan saat ini pihaknya meyakini tingkat kepatuhan WP OP bakal meningkat melalui validasi ketat oleh kantor pusat DJP, Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

“Nanti update SPT Tahunan akan disampaikan mulai awal Maret secara rutin. Ada beberapa kegiatan rutin dilakukan jelang deadline,” kata Yunirwansyah kepada Kontan.co.id, Selasa (25/2). Adapun enam strategi DJP antara lain.

Pertama, membentuk tim satuan tugas (Satgas) penanganan SPT Tahunan sebagai pengawasan dan evaluasi atas penanganan SPT Tahunan dan menerbitkan pedoman pelaksanaan edukasi kepada Wajib Pajak (WP) yang harus dijalankan oleh unit vertikal (KPP).

Kedua, menggunakan sarana email blast yang sudah disebar kepada sekitar 11 juta WP. Tujuannya mengingatkan WP agar menyampaikan SPT lebih awal sebelum jatuh tempo. Kemudian, n akan disampaikan reminder melalui email apabila mereka memilih untuk menyampaikan SPT sebelum tanggal 6 Maret 2020.

Ketiga, otoritas pajak seperti tahun-tahun sebelumnya juga memberikan layanan di luar kantor untuk mendekati lokasi WP seperti mobil pajak, pojok pajak, gerai pajak.

Keempat, email kepada pemberi kerja atau WP Badan agar segera menyampaikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawainya. Kelima, DJP juga akan menggelar sosialisasi lewat acara Spectaxcular 2020 yang berisi kampanye early filing menegaskan agar wajib pajak merasa lebih nyaman membayar pajak sebelum tenggat waktu. 

Keenam, sosialisasi pengisian SPT Tahunan  melalui media digital dan media sosial yaitu Youtube, Instagram, website, Kring Pajak, maupun langsung oleh KPP.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas basis pembayar pajak lewat platform digital nyatanya berbuah manis. Belum genap satu tahun, total nominal pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak (WP) mencapai seperempat triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan realisasi pembayaran pajak lewat e-commerce sejak 23 Agustus 2019 hingga 18 Februari 2020 mencapai Rp 258,95 miliar. Jika dibedah, sampai akhir tahun 2019 realisasinya sebesar Rp 169,15 miliar dari 55.876 transaksi.

Sementara itu, dari awal tahun ini sampai dengan Selasa (18/2) terdapat 18.212 transaksi dengan nominal senilai Rp 89,8 miliar. Tren positif di awal tahun ini mencerminkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Sehingga, Kemenkeu memproyeksi pembayaran pajak via e-commerce tahun ini bisa tembus lebih dari Rp 300 miliar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Andin Hadiyanto menyampaikan dari total realisasi tahun lalu, jumlah wajib pajak (WP) yang menyetor melalui e-commerce adalah sebanyak 25.119 WP dan telah mencapai 7.436 WP untuk tahun 2020. 

Dari akumulasi tahun lalu sampai hari ini sekitar 80% wajib pajak tersebut adalah berasal dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang juga kebanyakan berdagang di platform digital terkait.

Adapun, transaksi dan nominal pembayaran pajak tersebut diperoleh melalui channel tiga Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet. Nah, di tahun 2020 guna mempermudah WP membayar kewajibannya, Kemenkeu akan menambah enam LPL.

“Perluasan kepada e-commerce yang lain terus dilakukan disesuaikan dengan kesiapan e-commerce dalam memenuhi standard sistem, keamanan, dan lulus uji sistem dari Kemenkeu,” kata Andin kepada Kontan.co.id, Selasa (18/2).

Adapun tiga LPL dalam proses membangun sistem antara lain Mitra Pajakku, Online Pajak, dan Indomaret. Sementara sisanya dalam proses izin prinsip yakni Clickargo (Gatotkaca Trans Dystemindo), Bimasakti Multi Energi, dan Drop Global Tech.

Sebagai informasi, perkembangan pembayaran pajak via e-commerce ini melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G-3). Teknologi MPN G3 mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik, meningkat signifikan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN G2.

Pada 2018 saja, MPN G2 bisa membantu setoran penerimaan negara mencapai Rp 1.904 triliun atau sekitar 92% dari total penerimaan negara sebanyak Rp 2.064 triliun.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sepanjang tahun 2019, impor tercatat turun. Meski ini membuat defisit neraca perdagangan membaik, kinerja impor yang turun berdampak terhadap penurunan penerimaan pajak atas impor. Tren ini diprediksi akan berlanjut mengingat aksi pemerintah yang berusaha kembali menekan impor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) realisasi impor sepanjang Januari-Desember 2019 sebesar US$ 170,72 miliar. Lebih rendah US$ 18 miliar terhadap realisasi tahun sebelumnya senilai US$ 188,71 miliar. 

Sementara itu, dari sisi penerimaan pajak atas impor di dua komponen terpantau tumbuh negatif. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor sepanjang tahun lalu membukukan penerimaan sebesar Rp 53,66 triliun, kontraksi 1,9% year on year (yoy). Kedua, pada tahun lalu, realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor senilai Rp 171,3 triliun, kontraksi 8,1% secara tahunan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, tren penerimaan pajak atas impor pada dasarnya dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas terutama minyak dan gas (Migas), sebab sumbangsih impor migas paling tinggi. 

Tahun lalu, harga minyak global berada dalam tren penurunan, sementara kebutuhan impor Migas tertekan akibat implementasi biodisel 20% (B20).

Maka dari itu, Prastowo menilai memang seharusnya pajak impor tidak boleh menjadi andalan penerimaan pajak. Dengan kondisi impor yang tertekan semestinya kinerja penusahaan atau wajib pajak (WP) Badan tumbuh dan profitabilitas semakin menanjak. Setali tiga uang, PPh Badan selayaknya menjadi substitusi dari penerimaan pajak impor yang masih bisa terkontraksi di tahun 2020.

Dalam hal ini, profitabilitas korporasi berbasis migas dan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) diharapkan memberikan kontribusi lebih baik di tahun ini. Apalagi pemerintah tahun lalu banyak memberikan relaksasi pajak berupa insentif tax allowance, tax holiday, hingga restitusi pajak.

“Perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan, profitnya harus tinggi. Tapi, memang harus ada extra effort otoritas pajak dengan pengawasan kepada WP Badan. Kemudian tak lupa memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah pengusaha kena pajak (PKP),” kata Prastowo kepada Kontan.co.id, Kamis (16/1).

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan, ada beberapa layanan pajak tidak bisa diakses hingga Senin (20/1)

Ditjen Pajak, dalam keterangan resminya menyampaikan, sehubungan dengan adanya rencana kegiatan migrasi database e-Faktur dan e-Nofa, beberapa akses aplikasi tidak dapat digunakan untuk sementara waktu.

Berikut ini daftarnya :

• Aplikasi e-Faktur Web
• Aplikasi e-Faktur Desktop
• Aplikasi e-Faktur Host-to-Host
• Aplikasi e-Nofa Online

Sehingga, untuk sementara waktu empat layanan tersebut tidak dapat dilakukan mulai Jumat (17/1) pukul 17.00 WIB hingga Senin (20/1) pukul 08.00 WIB. 

“Mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan terima kasih.” tulis Ditjen pajak dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Kamis (16/1).

Asal tahu saja, gangguan layanan ini bukan pertama kalinya. Pada November tahun lalu misalnya, layanan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak bisa diakses karena gangguan sistem.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau karyawan diproyeksikan akan menjadi penggerak penerimaan pajak di tahun ini. Proyeksi itu muncul mengingat PPh 21 yang terus bertumbuh selama beberapa tahun terakhir.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) menargetkan, penerimaan PPh karyawan di 2020 mencapai Rp 163,4 triliun. Angka ini tumbuh 9,07% dibanding realisasi 2019. Kinerja pajak karyawan yang dibayarkan korporasi ini memang moncer, setidaknya dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sepanjang tahun lalu sebesar Rp 148,63 triliun, tumbuh 10,2% dari tahun sebelumnya. Sementara realisasi di 2018 senilai Rp 134,9 triliun, melonjak 14,5%. Kemudian, pencapaian di 2017 sebanyak Rp 117,8 triliun atau naik 7,4%.

Walaupun pertumbuhan PPh 21 melambat ketimbang 2018, kinerjanya berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak di tengah perlambatan ekonomi global dan harga komoditas yang anjlok. Pencapaian PPh karyawan pada tahun lalu bahkan menjadi pertumbuhan pajak kedua tertinggi setelah PPh orang pribadi (OP). Sedangkan secara nilai, merupakan yang terbanyak setelah PPh Pasal 25/29 atau PPh badan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis, pada tahun ini PPh karyawan bisa kembali menorehkan kinerja yang cemerlang. Pendukungnya adalah semakin banyak tenaga kerja anyar.

Pada 2020, Sri Mulayani memaparkan, bakal ada 54.000 tenaga kerja baru yang terserap. Angka itu berasal dari 65 komitmen investasi dari pengusaha penerima insentif tax holiday dan tax allowance. Secara nominal, nilai komitmen tahun lalu itu mencapai Rp 1.102 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu Hestu Yoga Saksama menyebutkan, penciptaan lapangan kerja akan tumbuh linier dengan pertumbuhan ekonomi di 2020. Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di level 4,9%–5,1%.

“Komitmen penerima tax allowance dan tax holiday ditambah RUU Cipta Lapangan Kerja akan semakin banyak lapangan kerja yang terserap dan menjadi sumber penerimaan PPh Pasal 21,” kata Yoga kepada KONTAN, Jumat (10/1) pekan lalu.

Menurut Darussalam, pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), pertumbuhan PPh 21 merupakan relevansi dari suatu kebijakan fasilitas pajak. Yakni, penurunan penerimaan di salah satu jenis pajak, misalnya PPh badan, dalam jangka waktu tertentu akan memberi implikasi kenaikan di jenis pajak lain seperti PPh karyawan.

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Hal ini juga untuk menjawab permintaan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan asosiasi pengusaha di dalam negeri.

Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, peraturan itu untuk menciptakan kesetaraan level playing field. Adapun penyesuaian nilai pembebasan de minimis atas barang kiriman dari sebelumnya USD75 per kiriman menjadi USD3 atau setara Rp42.000 (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS) untuk bea masuk. Sedangkan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor diberlakukan normal (tidak ada batas ambang bawah/de minimis).

“Pemerintah juga membuat rasionalisasi tarif dari semula total kurang lebih 27,5% – 37,5% (Bea Masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP atau PPh 20% tanpa NPWP) menjadi ± 17,5% (Bea Masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 0%),” ujar Heru di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Dia melanjutkan, pemerintah juga memperhatikan masukan khusus yang disampaikan oleh pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri yang mengakibatkan produk mereka tidak laku seperti tas, sepatu, dan garmen. “Seperti diketahui beberapa sentra-sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk dari China,” katanya.

Dia pun kembali menegaskan kebijakan ini diambil untuk menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan atau level playing field yang setara antara hasil produksi dalam negeri yang produknya mayoritas berasal dari IKM dan dikenakan pajak dengan produk-produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum yang masih banyak beredar di pasaran.

“Pertimbangan ini diambil berangkat dari masukan beberapa asosiasi IKM, Kementerian Perindustrian, asosiasi logistik dan forwarder (ALFI), pengusaha retail atau distributor offline,” ungkap Heru.

Heru menegaskan bahwa dalam menyusun perubahan aturan ini, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Pajak dan Bea Cukai telah melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan peraturan yang inklusif serta menjunjung tinggi keadilan dalam berusaha. 

“Perubahan aturan ini merupakan upaya nyata Kementerian Keuangan untuk mengakomodir masukan dari para pelaku industri dalam negeri khususnya IKM, untuk mengeliminasi kesenjangan antara produk dalam negeri yang membayar pajak dengan produk impor yang masih membanjiri pasaran Indonesia,” bebernya.

Heru mengharapkan dengan adanya aturan ini, fasilitas de minimis value benar-benar dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan produk dalam negeri.

Penyesuaian de minimis value sebesar USD3 dengan mempertimbangkan nilai impor yang sering di-declare dalam pemberitahuan impor barang kiriman (CN/Consigment Note) adalah USD3,8 per CN.

Kebijakan ini juga akan diiringi dengan ketentuan impor barang e-commerce dengan menggandeng platform marketplace untuk bersinergi dengan bea cukai dalam rangka transparansi. 

Skema ini akan memungkinkan platform marketplace mengalirkan data transaksi e-commerce ke sistem Bea Cukai secara online sehingga mampu menghilangkan praktik under invoice dan mengurangi missdeclaration dalam pemberitahuan barang kiriman.