Liputan6.com, Lombok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa ada 3 juta Wajib Pajak Pribadi belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 2017. Saat ini DJP terus melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak (WP) melaporkan SPT Tahunan PPh 2017 sebelum akhir 2018.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menjelaskan, hingga batas akhir pelaporan pajak pada 31 Maret 2018, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2017 mencapai 10,59 juta SPT. Angka tersebut tumbuh 14,01 persen jika dibandingkan 2017.

Baca Juga

Kini Wajib Pajak Tak Perlu Lapor SPT Masa Nihil
Ingat, Hari Ini Batas Akhir Laporkan SPT WP Orang Pribadi
Ingat, Sabtu 31 Maret Esok Jadi Hari Terakhir Lapor SPT Pajak

Dari 10,59 juta SPT tersebut, 8,49 juta nya melalui layanan pelaporan SPT elektronik, sedangkan sisanya secara manual atau melaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Penyampaian SPT elektronik meningkat 20 persen sedangkan manual menurun 12 persen karena semakin banyak WP yang memanfaatkan saluran online.

“Jadi dari jumlah tersebut masih ada kurang lebih 3 juta Wajib Pajak yang belum melaporkan sampai batas akhir 31 Mare 2018,” jelas dia dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Lombok, seperti ditulis Kamis (19/4/2018).

Hestu Yoga melanjutkan, Masih ada kesempatan bagi wajib pajak untuk melapor sampai dengan akhir tahun ini atau sampai dengan 31 Desember 2018. Namun memang, akan ada sanksi denda bagi yang terlambat menyampaikan. Nilai denda tersebut adalah Rp 100 ribu.

Saat ini DJP meminta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan identifikasi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT. Usai identifikasi diharapkan KPP melakukan himbauan kepada Wajib Pajak yang belum melapor.

Menurutnya, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT ini karena tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih belum tinggi. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan edukasi.

Diakui banyak wajib pajak yang ingin melakupan pelaporan tetapi karena ketidaktahuan akan prosedur sehingga mereka tidak melakukan pelaporan. “Ini menjadi PR bagi kami di di DJP untuk melakukan pembinaan yang lebih baik lagi ke masyarakat,” pungkas dia.

Liputan6.com, Lombok – Pemerintah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) 15/2018 untuk menghitung omzet pengusaha dengan cara lain yang tidak melakukan pembukuan maupun pencatatan bisnisnya.

Penghitungan cara lain ini akan dilakukan hanya saat petugas pajak melakukan pemeriksaan. Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Yunirwansyah, mengatakan PMK ini merupakan penyempurnaan dari aturan dalam UU PPh.

Salah satu yang diatur ialah pelaksanaan delapan metode penghitungan dalam Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) yang harus berurutan.

“Sebelumnya petugas pajak bebas memilih metode apa yang baik dilakukan. Sekarang tidak, harus berurutan dari nomor satu,” ujar DIA saat ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat, seperti ditulis Kamis (19/4/2018).

Adapun ke delapan metode itu secara berurutan ialah transaksi tunai dan nontunai, sumber dan penggunaan dana, satuan dan/atau volume, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, SPT/hasil pemeriksaan sebelumnya, proyeksi nilai ekonomi, atau penghitungan rasio.

Petugas pajak juga akan memakai metode ini jika timbul keraguan akan kebenaran pembukuan atau pencatatan yang disampaikan.

“DJP punya tools untuk mengawasi itu. Tools ini harus digunakan hanya saat pemeriksaan,” tutur dia.

Payung hukum metode penghitungan ini akan dikukuhkan dalam peraturan direktur jenderal pajak yang tak lama lagi dikeluarkan.

Adapun cara penghitungan nanti, bagi wajib pajak (WP) memiliki pembukuan, penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dengan rumus penghasilan dikurangi biaya dan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk WP OP. Bagi WP yang membuat pencatatan, PKP dihitung dengan NPPN dikurangi PTKP.

JAKARTA – Tarif pajak belanja online asing harus segera diatur agar tidak menggerus para pemain lokal.

Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Agus Eko Nugroho menilai untuk mengatur penetapan pajak harus didasarkan pada penelitian yang mendalam.

Karena fungsinya tidak hanya meningkatkan sumber pajak, melainkan menciptakan persaingan yang sehat dalam sistem perdagangan. “Pemerintah harus bekerja ekstra keras dalam mencermati fenomena e-commerce ini,” ujar
Agus, Senin (9/4/2018).

Strategi yang bisa dilakukan pemerintah, diantaranya melakukan penelusuran yang lebih mendalam sebagai basis penerapan pajak. Kemudian harus dilakukan penguatan kemampuan e-commerce UMKM, sebagai bentuk perlindungan kepada produsen UMKM terkait penggunaan online trading.

Menurut Agus merebaknya situs belanja online luar negeri yang masuk ke Indonesia berpotensi memarginalkan pelaku usaha lokal karenanya aturan main harus segera dibuat. “Intinya, harus bisa melindungi kepentingan produsen lokal terutama UMKM, sebagai langkah menguatkan pemain lokal dengan persaingan yang ada,” papar Agus.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Perindo mengatakan tarif pajak belanja online asing harus diatur. Untuk melindungi ritel dan UMKM dalam negeri.

Seperti diketahui belanja online asing baru akan dikenakan pajak bila harga barang yang dibeli di atas US$ 100. Barang di bawah harga tersebut tidak dikenai pajak.

Hal tersebut berdampak bagi usaha lokal, banyak usaha lokal lesu, bahkan gulung tikar karena tidak mampu bersaing. Ujung-ujungnya menciptakan pengangguran.

Di sisi lain Indonesia membutuhkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Mengalami bonus demografi, penduduk dengan dominasi usia muda bertumbuh pesat. Kebutuhan lapangan kerja juga meningkat setiap tahunnya.

Hary mengungkapkan lapangan kerja harus tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan pencari kerja, sehingga kesejahteraan akan meningkat.

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Robert Pakpahan sepakat untuk melakukan peninjauan bersama layanan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kepala Subdirektorat Humas perpajakan Ani Natalia mengatakan orang nomor satu di Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak akan melakukan peninjauan ke kantor pelayanan pajak (KPP) Menteng Dua.

“Langsung ke KPP Menteng Dua di jalan Ridwan Rais, Bu Menkeu ke sana juga meninjau, mau meninjau pelayanan pelaporan SPT,” kata Ani saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

Ani mengatakan peninjauan secara jadwal hanya akan dilakukan di KPP Menteng Dua saja. Sebab, di sana terdapat enam kantor madya yang juga melayani pelaporan SPT.

“Di situ ada 6 kantor, tapi yang 5 memang KPP madya, tapi mereka kerja sama melayani wajib pajak yang mau lapor SPT juga,” tutur Ani.

Diketahui, hari ini merupakan batas terakhir pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi sejak dibuka dari awal Maret 2018. Bagi masyarakat yang belum menyampaikan, maka wajib menyampaikan pada hari ini, jika tidak melaporkan maka akan terkena dengan administrasi sebesar Rp 100.000.

Pelaporan SPT Tahunan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi KPP terdekat atau dengan cara online atau efiling melalui telepon pintar yang anda miliki. Jika tidak percaya diri maka bisa juga mendatangi KPP agar dipandu saat mengisi.

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat sebanyak 10.589.000 wajib pajak (WP) telah melaporkan SPT pajaknya sampai batas akhir pukul 24.00 wib, pada Sabtu 31 Maret 2018. Dari jumlah tersebut, sebesar 80 persen melaporkan SPT pajak melalui e-filling.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan, kenaikan ini menjadi tanda jika WP lebih suka melaporkan SPT pajak melalui online.

“Untuk penyampaian SPT e filling meningkat 20 persen, sedangkan manual menurun 12 persen karena semakin banyak WP yang memanfaatkan saluran online,” ujar dia saat dikonfirmasi Liputan6.com, Minggu (1/4/2018).

Dia menuturkan, pelaporan SPT tahun ini yang mencapai 10.589.000 meningkat 14 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 9.288.394 SPT.

Lebih lanjut, dia menyatakan jika batas waktu penyampaian SPT Tahunan WP OP sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Namun WP OP tetap dapat menyampaikan SPT Tahunannya walaupun terlambat.

Jakarta – Jumlah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terus meningkat. Posisi yang melapor hingga hari ini, Selasa (20/3/2018), baru sebanyak 6,4 juta orang atau sekitar 44% dari yang ditargetkan Ditjen Pajak sebanyak 14,4 juta WP.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan dari jumlah yang telah melaporkan tersebut, sebanyak 75% melalu elektronik, sisanya secara manual.

“Sampai dengan hari ini sudah 6,4 juta SPT PPH orang pribadi 2017 yang masuk ke sistem Ditjen Pajak. sekitar 75% adalah e-filling sisanya secara manual,” kata Robert di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Robert mengatakan jumlah WP yang wajib melaporkan SPT Orang Pribadi sebanyak 14,4 juta. Itu berarti ada lebih dari 7 juta orang lagi yang belum melapor. Pihaknya pun akan terus memantau jumlah WP yang belum melaporkan SPT-nya.

“Kami pantau terus nanti jatuh temponya adalah 31 Maret 2018. Targetnya kurang lebih 14 juta SPT. Itu 80% dari 18 juta WP terdaftar yang wajib sampaikan SPT,” kata dia.

Lebih lanjut Robert mengatakan, target tahun ini lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang hanya mencapai 73%. Dia berharap agar target tahun ini bisa tercapai.

“Meningkat mudah-mudahan dari tahun lalu yang hanya 73%. Jadi kami akan pantau terus acara-acara seperti ini mudah-mudahan bisa mengejar target tersebut,” ujarnya.

Dirinya pun mengimbau kepada masyarakat agar secepatnya bisa melaporkan SPT. Masyarakat diminta untuk tidak menunda pelaporan SPT-nya hingga mendekati waktu yang ditentukan.

“Memang biasanya sebagian besar masyarakat biasanya menunda, menunggu sampai akhir periode di tanggal 30-31 mungkin masih mencari data, mengumpulkan data, menunggu bukti potong dan sebagainya, tapi yang sudah siap dokumennya seyogyanya bisa secepatnya supaya mengurangi adanya jam di akhir-akhir bulan ini,” tuturnya.

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyambut baik peningkatan kepatuhan masyarakat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang tercermin dalam jumlah SPT yang masuk hingga tanggal 19 Maret 2018 sebanyak 6,36 juta SPT. Jumlah ini meningkat 24,12% dibanding periode yang sama tahun 2017.

“Mengingat batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret 2018 atau kurang dari dua minggu sejak hari ini. Maka DJP mengimbau Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT untuk dapat menyampaikan SPT secara elektronik,” Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.

Lebih lanjut Ia menerangkan, bagi wajib pajak yang siap menyampaikan SPT Tahunan dan memiliki sambungan internet yang stabil dan lancar, penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan melalui fasilitas e-filing. Selain fasilitas e-filing, DJP juga telah menyiapkan formulir SPT dalam bentuk elektronik atau e-form yang dapat diunduh (download) Wajib Pajak untuk diisi secara offline yakni tanpa terhubung ke jaringan internet.

Setelah pengisian SPT selesai dilakukan, langkah terakhir adalah Wajib Pajak mengunggah (upload) ke sistem DJP dan akan diterbitkan bukti penerimaan elektronik yang merupakan tanda terima resmi penyampaian SPT. Dari jumlah 6,36 juta SPT yang diterima DJP, 80% disampaikan secara elektronik dan sisanya secara manual.

“Guna memfasilitasi penyampaian SPT secara manual, maka seluruh KPP dan KP2KP pada tahun ini akan buka pada hari Sabtu tanggal 24 Maret dan 31 Maret 2018 untuk memberikan layanan penerimaan SPT PPh Tahunan serta laporan penempatan harta tambahan dan/atau laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak,” paparnya.