Liputan6.com, Jakarta Masyarakat dinilai perlu tahu tentang pentingnya Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak. Keberadaan profesi konsultan pajak harus dipayungi undang-undang seiring makin peliknya persoalan perpajakan.

Ini dia ungkapkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Dia menyatakan, masyarakat secara umum masih bingung dalam memahami perpajakan lantaran masih minimnya pengetahuan dan informasi. Di situlah konsultan pajak bisa menjalankan perannya.

“Permasalahan perpajakan ini sangat penting mengingat pemahaman masyarakat tidak mendalam. Siapa yang bisa mendalamkan ini, ya para konsultan pajak ini,” ujar Misbakhun, Rabu (9/5/2018).

Politikus Golkar itu menambahkan, saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang melakukan reformasi sektor perpajakan. Dia meyakini RUU Konsultan Pajak akan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membenahi sektor perpajakan demi menggenjot penerimaan negara.

Misbakun menjelaskan, saat ini 85 persen penerimaan negara berasal dari perpajakan sehingga peran konsultan pajak pun makin dibutuhkan. “Inilah kenapa saya berulang-ulang menyampaikan bahwa UU Konsultan Pajak harus terwujud agar profesi konsultan wajak bisa dilindungi,” tegas dia.

Hanya saja, katanya, selama ini konsultan pajak yang dibutuhkan masyarakat tidak dipayungi undang-undang layaknya profesi lain seperti advokat, akuntan publik, guru dan dosen ataupun dokter. Padahal, negara juga sedang menggenjot penerimaan dari perpajakan

“Peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah dan semakin kompleks bisa menyulitkan kebanyakan wajib pajak. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak oleh negara. Maka, jasa konsultan pajak sangat dibutuhkan untuk membantu wajib pajak,” jelas dia.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, RUU Konsultan Pajak juga demi melindungi kepentingan masyarakat, menunjang perkembangan perekonomian nasional yang sehat efisien dan transparan, memelihara integritas profesi konsultan pajak, serta melindungi kepentingan profesi konsultan pajak sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

“Orang yang tidak punya sertifikasi kemudian melakukan praktik konsultan pajak nanti apa hukumnya, atau penerima kuasa tidak punya verifikasi ini semua akan kita atur. Hal-hal dasar seperti ini akan kita atur di undang-undang,” tegasnya.

Selain itu, sambung Misbakhun, UU itu juga akan menjadikan konsultan pajak sebagai profesi yang membanggakan. Dalam pandangannya, konsultan pajak merupakan profesi yang diminati.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebut, sebanyak 664 ribu Wajib Pajak Badan Usaha sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017 per akhir April ini. Sebagian besarnya masih menggunakan manual.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Usaha hingga akhir April 2018 naik 11,23 persen dibanding 30 April 2017.

“SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sampai dengan 30 April ini sebanyak 664 ribu atau meningkat 11,23 persen dibanding 30 April tahun lalu sebanyak 597 ribu,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Dirinya menerangkan, kenaikan jumlah pelapor SPT Wajib Pajak Badan Usaha karena kesadaran Wajib Pajak semakin meningkat. Terutama setelah ada program pengampunan pajak (tax amnesty).

Hestu Yoga merinci, sebanyak 64 persen Wajib Pajak Badan Usaha itu masih melaporkan SPT pajak secara manual atau menggunakan SPT elektronik. Sisanya 36 persen sudah melalui e-Filing atau lewat penyedia jasa aplikasi Atau Application Service Provider (ASP).

Itu artinya, jika dihitung dari jumlah Wajib Pajak Badan Usaha yang menyampaikan SPT 664 ribu, sebanyak 64 persennya sekitar 424.960 masih pakai cara manual. Sedangkan sisanya 239.040 sudah menggunakan e-Filing atau via ASP.

“Itu bisa dimaklumi, karena lampiran SPT Tahunan Wajib Pajak Badan cukup banyak sehingga agak sulit bagi mereka untuk online,” kata dia.

Liputan6.com, Jakarta Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak yang kini masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR dinilai bisa memperkuat upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mereformasi sektor perpajakan.

Ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR sekaligus pengusul RUU Konsultan Pajak, M Misbakhun. Dia memastikan akan terus memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak. Dia menuturkan, salah satu poin penting yang akan didalami dalam rancangan ini adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait siapapun yang bisa menjadi kuasa pajak. Putusan ini menjadi pembicaraan serius oleh konsultan pajak.

Namun, dia mengatakan tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terkait keputusan MK itu. Ini mengingat pasal yang masuk judicial review adalah pasal mengenai ‘kuasa’ wajib.

Dalam pasal ‎32 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ayat 3a, dijelaskan bahwa pasal tersebut masih bersifat umum.

Politisi Golkar ini menilai tidak ada yang istimewa dalam pasal tersebut. Jadi, ketidakistimewaan tersebut karena bersifat umum dan bersifat spesifik.

“Mungkin pasal ‘kuasa’ wajib pajak nanti dimasukan yang menjadi putusan MK. Karena posisi MK sekarang sudah kuat, yakni apapun putusannya harus diikuti dan menjadi undang-undang yang sifatnya mengikat yang harus dilaksanakan‎,” kata dia, Jumat (4/5/2018).

Mantan pegawai Ditjen Pajak itu menambahkan, filosofi dasar usulan RUU tersebut karena Konsultan pajak memiliki peran yang sangat strategis pada sistem penerimaan pajak‎.

Tetapi yang mengatur profesi konsultan pajak hanya ada di PMK. Dimana‎ di pasal 33 UU KUP mengenai konsultan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Padahal profesi notaris, advokat,‎ dokter, guru, dosen, arsitek, akuntan publik mempunyai undang-undang.‎

“Mereka ingin profesinya dilindungi dan diatur dalam undang-undang,” ujarnya

Liputan6.com, Lombok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa ada 3 juta Wajib Pajak Pribadi belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 2017. Saat ini DJP terus melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak (WP) melaporkan SPT Tahunan PPh 2017 sebelum akhir 2018.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menjelaskan, hingga batas akhir pelaporan pajak pada 31 Maret 2018, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2017 mencapai 10,59 juta SPT. Angka tersebut tumbuh 14,01 persen jika dibandingkan 2017.

Baca Juga

Kini Wajib Pajak Tak Perlu Lapor SPT Masa Nihil
Ingat, Hari Ini Batas Akhir Laporkan SPT WP Orang Pribadi
Ingat, Sabtu 31 Maret Esok Jadi Hari Terakhir Lapor SPT Pajak

Dari 10,59 juta SPT tersebut, 8,49 juta nya melalui layanan pelaporan SPT elektronik, sedangkan sisanya secara manual atau melaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Penyampaian SPT elektronik meningkat 20 persen sedangkan manual menurun 12 persen karena semakin banyak WP yang memanfaatkan saluran online.

“Jadi dari jumlah tersebut masih ada kurang lebih 3 juta Wajib Pajak yang belum melaporkan sampai batas akhir 31 Mare 2018,” jelas dia dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Lombok, seperti ditulis Kamis (19/4/2018).

Hestu Yoga melanjutkan, Masih ada kesempatan bagi wajib pajak untuk melapor sampai dengan akhir tahun ini atau sampai dengan 31 Desember 2018. Namun memang, akan ada sanksi denda bagi yang terlambat menyampaikan. Nilai denda tersebut adalah Rp 100 ribu.

Saat ini DJP meminta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan identifikasi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT. Usai identifikasi diharapkan KPP melakukan himbauan kepada Wajib Pajak yang belum melapor.

Menurutnya, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT ini karena tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih belum tinggi. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan edukasi.

Diakui banyak wajib pajak yang ingin melakupan pelaporan tetapi karena ketidaktahuan akan prosedur sehingga mereka tidak melakukan pelaporan. “Ini menjadi PR bagi kami di di DJP untuk melakukan pembinaan yang lebih baik lagi ke masyarakat,” pungkas dia.

Liputan6.com, Lombok – Pemerintah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) 15/2018 untuk menghitung omzet pengusaha dengan cara lain yang tidak melakukan pembukuan maupun pencatatan bisnisnya.

Penghitungan cara lain ini akan dilakukan hanya saat petugas pajak melakukan pemeriksaan. Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Yunirwansyah, mengatakan PMK ini merupakan penyempurnaan dari aturan dalam UU PPh.

Salah satu yang diatur ialah pelaksanaan delapan metode penghitungan dalam Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) yang harus berurutan.

“Sebelumnya petugas pajak bebas memilih metode apa yang baik dilakukan. Sekarang tidak, harus berurutan dari nomor satu,” ujar DIA saat ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat, seperti ditulis Kamis (19/4/2018).

Adapun ke delapan metode itu secara berurutan ialah transaksi tunai dan nontunai, sumber dan penggunaan dana, satuan dan/atau volume, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, SPT/hasil pemeriksaan sebelumnya, proyeksi nilai ekonomi, atau penghitungan rasio.

Petugas pajak juga akan memakai metode ini jika timbul keraguan akan kebenaran pembukuan atau pencatatan yang disampaikan.

“DJP punya tools untuk mengawasi itu. Tools ini harus digunakan hanya saat pemeriksaan,” tutur dia.

Payung hukum metode penghitungan ini akan dikukuhkan dalam peraturan direktur jenderal pajak yang tak lama lagi dikeluarkan.

Adapun cara penghitungan nanti, bagi wajib pajak (WP) memiliki pembukuan, penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dengan rumus penghasilan dikurangi biaya dan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk WP OP. Bagi WP yang membuat pencatatan, PKP dihitung dengan NPPN dikurangi PTKP.