JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menegaskan bakal melakukan law enforcement (penegakan hukum), setelah program pengampunan pajak atau tax amnesty berakhir. Di pengujung periode ketiga tax amnesty, Ditjen Pajak menyiapkan strategi baru untuk mempertahankan basis pajak yang telah berhasil dijaring.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bakal melakukan law enforcement sebagai tindak lanjut dari program pengampunan pajak. “Salah satu tugas kalian sebagai pemeriksa, cari wajib pajak (WP) yang mencoba untuk menyogok atau menyuap, kemudian rekam dan laporkan. Jangan sebaliknya,” kata dia saat pelatikan pejabat eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/3/2017)

Kedua, lanjutnya, langkah pertama penyampaian lewat SP 2 yakni memanggil WP ke kantor pajak, namun bukan pemeriksa yang menyampaikan untuk datang ke kantor, melainkan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan. “Dalam ruangan khusus (di kantor DJP) nanti dilengkapi CCTV dan didampingi pegawai lainnya. Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan kewibawaan DJP,” sambungnya.

Lebih lanjut dia menegaskan poin ketiga, yakni tidak boleh bertemu wajib pajak di luar kantor, hukumnya haram dan akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Selanjutnya menurut dia dibolehkan pertemuan ke 2 dan ke 3 datang ke kantor, namun akan ada ketentuan khususnya, dan harus didampingi oleh pendamping.

“Keempat, pegawai pajak akan diberikan data, sehingga tidak perlu lagi meminta data dari wajib pajak. Dari data tersebut pemeriksa meminta Wajib Pajak untuk membuktikan, bukan pemeriksa yang harus membuktikan. Setelah Tax amnesty ini kan pasti akan banyak data,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah memasuki periode ketiga sejak 1 Januari 2017. Dengan begitu, besaran persentase tebusan untuk ikut program tersebut naik dari periode kedua.

Untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi harta dari luar negeri, tarifnya menjadi 5 persen, sedangkan untuk deklarasi luar negeri mencapai 10 persen.

Adapun tarif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tarifnya tetap sama yakni 0,5 persen untuk harta di bawah Rp 10 miliar dan 2 persen untuk harta di atas Rp 10 miliar.

Meski tarifnya naik, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi meyakinkan masyakarat bahwa tax amnesty masih menarik.

“Tax amnesty tahap 1 atau 3 ini sama-sama menariknya. Tahap pertama tarifnya rendah, tahap terakhir ini karena memang terakhir dan tidak akan muncul kembali,” ujar Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Sedari awal, pemerintah sudah menyampaikan bahwa program tax amnesty merupakan program langka. Bahkan bukan tidak mungkin menjadi program pengampunan pajak terakhir.

Setelah kebijakan itu berakhir pada 31 Maret 2017, pemerintah akan membuat kebijakan penegakkan hukum pajak yang lebih keras termasuk sanksi yang besar kepada wajib pajak yang tidak melaporkan semua hartanya kepada negara.

Oleh karena itu, Ken menghimbau agar masyakarat yang ingin ikut tax amnesty untuk segara ikut pada periode ketiga.

“Tarifnya masih murah karena abis itu tidak ada lagi, marilah ikut tax amnesty sebelum kita mati,” canda Ken.

Liputan6.com, Jakarta – Menjelang akhir Maret, para wajib pajak biasanya menyerbu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia guna melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Maklum, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Penghasilan orang pribadi paling lambat 31 Maret 2017.

Bagi ingin Anda yang mengisi dan melaporkan SPT Pajak, sebenarnya Anda tidak perlu repot-repot datang ke kantor pajak. Sekarang sudah tersedia metode online yang dikenal dengan nama e-Filing.

Dikutip dari situs Pajak.go.id, Kamis (16/3/2017), e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman DJP Online (https://djponline.pajak.go.id) atau laman penyedia layanan SPT elektronik.

Dengan e-Filing, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online yang siap memandu para pengguna layanan.

Selain itu, layanan pajak online dapat diakses kapan pun dan dimana pun, sehingga penyampaian SPT melalui e-Filing dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Dan tentunya, dalam e-Filing tidak diperlukan lagi dokumen fisik berupa kertas-kertas karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik.

Bagaimana cara lapor SPT Pajak lewat e-Filing?

Bagi pembayar pajak yang baru pertama kali menggunakan e-Filing, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP.

Untuk pembayar pajak orang pribadi, permohonan aktivasi EFIN harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain. Untuk pembayar pajak badan, permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Setelah memperoleh EFIN, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri dengan membuat akun pada layanan pajak online, yakni di laman DJP Online atau laman penyedia layanan SPT elektronik.

Siapkan data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, yaitu NPWP dan EFIN. Masukkan NPWP, nomor EFIN, dan kode keamanan kemudian klik “verifikasi”.

Selanjutnya, sistem secara otomatis akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang Anda daftarkan. Klik link aktivasi tersebut. Setelah akun diaktifkan, silakan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan.

Langkah terakhir adalah mengisi dan mengirim SPT tahunan. Pastikan Anda masuk ke layanan e-Filing pada laman layanan pajak online. Selanjutnya pilih “buat SPT”. Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.

Apabila SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email Anda. Masukkan kode verifikasi dan setelah itu klik “kirim SPT”. Selesai

Liputan6.com, Kuta – Perusahaan cangkang kini tak bisa menghindar lagi dari pajak. Lantaran pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait dengan pengendalian badan usaha asing (controlled foreign corporation/CFC).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv menyampaikan hal itu dalam acara Underwriting Network 2017.

“Sekarang banyak perusahaan kita dikuasai oleh, dia buka perusahaan cangkang di luar negeri, itu sebenarnya paper company. Dia pura-pura pinjemin duit kita. Kita bayar bunga di sana. Perusahaan ini dapat profit banyak di luar negeri, sebenarnya tidak ada perusahaan itu,” kata dia, di Kuta, Bali seperti ditulis Sabtu (11/3/2017).

Dia mengatakan, dengan ketentuan tersebut keuntungan dari setiap transaksi dianggap sebagai penghasilan dalam negeri.

“Nanti kita di-deem profitnya. Deem itu dianggap itu diterima perusahaan kita. Control foreign itu artinya perusahaan luar negeri dianggap perusahanmu di sini,” jelas dia.

Haniv mengatakan, lantaran dianggap sebagai penghasilan maka penghasilan bisa dikenakan pajak.

“Kita deem, kita anggap ada. Kita definisikan saja. Dia nerima penghasilan Indonesia total misal Rp 100 miliar. Untungnya kira-kira 30 persen. Berarti keuntungannya ada Rp 30 miliar. Dianggap keuntungan ini,” ungkap dia.

Dia bilang, dengan ketentuan tersebut maka sulit seseorang menghindar dari pajak. Akan tetapi, pihaknya belum bisa memastikan potensi pajak dari ketentuan ini.

“Tidak tahu, belum hitung. Intinya peraturan untuk memperkecil tax avoidence wajib pajak,” ujar dia.

Perusahaan cangkang (shell corporation) atau special purpose vehicle dibentuk untuk mempermudah kepentingan bisnis terutama pengusaha dan perusahaan. Namun, ada juga pengusaha dan perusahaan mempergunakan SPV ini untuk menyimpan dana agar tidak terdeteksi oleh otoritias pajak dan hukum di dalam negeri.

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan konsisten menjalankan Pasal 18 Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty usai program ini berakhir pada 31 Maret 2017. Ancaman ini tidak main-main karena akan ada sanksi bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak ikut tax amnesty.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, periode I program tax amnesty disebutnya sebagai imbauan. Kemudian masuk di periode II adalah mengingatkan WP untuk ikut tax amnesty. Sedangkan di periode III adalah ancaman.

“Kami tidak keberatan kalau di periode III ini dibilang mengancam. Ancamannya sesuai UU Tax Amnesty Pasal 18 buat yang punya harta tapi tidak pernah dilaporkan, tidak pernah bayar pajak, dan ikut tax amnesty saja tidak mau,” tegasnya saat Diskusi Mengintip Ancaman Pasca Tax Amnesty di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Lebih jauh kata dia, akan ada sanksi yang diterapkan bagi WP yang tidak patuh membayar pajak dan tidak memanfaatkan tax amnesty. Ditjen Pajak siap menerjunkan personil hingga dua kali lipat jumlahnya untuk memeriksa harta para WP.

“Jadi kalau belum patuh tidak ikut tax amnesty, ketika diperiksa dan ditemukan harta yang belum dilaporkan dan dibayar pajaknya, harta dianggap penghasilan. Akan dikenakan tarif normal, misalnya 30 persen beserta sanksinya 2 persen,” Hestu Yoga menerangkan.

Pasca program tax amnesty, dijelaskannya, Ditjen Pajak akan membagi WP menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kategori WP yang bisa hidup tenang. Kelompok ini meliputi, masyarakat yang masuk golongan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Lalu WP yang sudah patuh membayar pajak dan WP yang sebelumnya belum patuh, tapi sudah ikut tax amnesty.

Sedangkan kelompok kedua, WP yang harus hati-hati. Mereka tidak patuh, punya penghasilan tidak pernah bayar pajak, tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, dan tidak mau ikut tax amnesty.

“Pasal 18 ini yang akan berjalan secara konsisten. Kita sedang siapkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan Pasal ini, termasuk sumber daya manusia (SDM) atau pemeriksanya,” tutur Hestu Yoga.

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengaku banyak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di periode 2016. Pihaknya memberikan hak pembetulan SPT tanpa ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.

Hal ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama. Dia mengatakan, mereka yang memiliki aset yang belum dilaporkan bisa mengikuti tax amnesty. Namun apabila aset tersebut dibeli dengan pendapatan yang sudah kena pajak, maka Wajib Pajak (WP) bisa membetulkan SPT Tahunan yang sudah dilaporkan.

“Banyak yang betulin SPT, PNS dan karyawan. Itu kan mereka beli barang dari gajinya tapi barang atau harta itu tidak dimasukkan ke SPT, mereka boleh tidak ikut tax amnesty dan hanya melakukan pembetulan SPT sepanjang harta itu diperoleh dari penghasilan yang dibayar pajaknya,” jelasnya di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Akan tetapi saat ditanyakan mengenai jumlah WP yang ikut pembetulan SPT, Hestu Yoga mengaku belum mengantongi datanya.

Menurut Hestu Yoga, banyak dari WP yang tidak paham, tidak mengetahui, bahkan lupa bahwa selain penghasilan yang sudah dipotong oleh perusahaan harus dilaporkan di SPT, juga harus mengungkap hartanya secara rutin.

“Misalnya pada 2013, beli mobil Rp 300 juta dari tabungan, tapi tabungan itu tidak pernah dilaporkan ke SPT termasuk mobilnya. Tapi nabung dari gaji yang sudah dipotong pajak dan dilaporkan secara rutin di SPT, ya tidak perlu tax amnesty, cukup pembetulan SPT,” tandas dia.