KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan data dan informasi perpajakan, salah satunya melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Penerbitan SP2DK yang semakin masif menjadi perhatian karena dinilai perlu diimbangi dengan transparansi mengenai efektivitas penggunaannya. Pengamat menilai bahwa penerbitan SP2DK sebaiknya didasarkan pada data yang konkret dan analisis kepatuhan yang memadai, bukan sekadar untuk memenuhi target atau kuota pengawasan.

Selain itu, proses tindak lanjut SP2DK dapat menambah beban administrasi bagi wajib pajak, termasuk kebutuhan waktu, tenaga, serta biaya konsultasi perpajakan. Bagi pelaku usaha, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada arus kas apabila hasil klarifikasi berujung pada pembetulan SPT dan pembayaran kewajiban pajak beserta sanksinya.

Karena itu, efektivitas SP2DK tidak hanya perlu dilihat dari jumlah surat yang diterbitkan, tetapi juga dari hasil akhirnya, seperti jumlah SP2DK yang berujung pada pembetulan SPT dan penerimaan pajak yang dihasilkan.