JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan aturan penurunan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (PPh UKM) dari 1% menjadi 0,5%, prosesnya sudah hampir rampung.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kemenkeu Pajak Robert Pakpahan mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013 yang di dalamnya tertuang aturan mengenai PPh final UKM, saat ini aturan tersebut sudah berada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera diterbitkan. “Itu sudah dikirim ke Presiden. Kemarin kalau enggak salah sudah di Kemkumham,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Dia menjelaskan, tarif pajak PPh final ini diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Nantinya, mereka diberi batas waktu selama beberapa tahun untuk melakukan pencatatan guna membayar PPh final.

“Untuk WP badan 3 tahun, setelah itu dia harus pakai pembukuan. Jadi yang orang pribadi dikasih 6 tahun untuk pencatatan, belajar sampai dia punya pembukuan yang rapih. Waktu itu cukuplah untuk belajar, abis itu harus pakai pembukuan,” jelasnya.

Sementara itu, ditemui di tempat yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, aturan PPh final UKM sudah hampir selesai. Menurutnya, tak ada masalah dalam penyelesaian revisi PP 46/2013 tersebut.

“(Aturan PPh final UKM) waktu itu sudah selesai mestinya, nanti kami cek ya. Sudah tinggal harmonisasi, sudah diselesaikan, kayaknya nggak ada masalah,” katanya.