KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Harga avtur yang tinggi dianggap menjadi penyebab tingginya harga tiket pesawat. Pasalnya, harga avtur berkontribusi sebesat 25% hingga 40% terhadap harga tiket pesawat. Namun Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menangkis kesimpulan tersebut dan menyatakan PPN Avtur bukan satu-satunya penyebab harga tiket pesawat mahal.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama justru membantah tingginya harya avtur disebabkan oleh PPN. “Selama ini avtur sudah terutang PPN 10%, jadi kalau dibilang pajak sebagai penyebab tingginya harga avtur saat ini, itu rasanya tidak tepat,” ujar Hestu kepada Kontan.co.id, Rabu (13/2).

Dia menambahkan, tak hanya Indonesia, negara lain juga mengenakan pajak untuk avtur, sesuai dengan tarif PPN masing-masing. “Kalau itu terkait meningkatnya harga tiket pesawat dan lain-lain, mesti dilihat secara menyeluruh apa penyebabnya,” lanjut Hestu.
Hestu pun menerangkan, akhir-akhir ini tidak ada kebijakan perpajakan baru yang berkaitan dengan industri atau sektor penerbangan, sehingga menurutnya tidak adil bila kenaikan tiket pesawat dibebankan ke pajak.
Menurut Hestu, sebelum menetapkan kebijakan penurunan PPN untuk avtur, dia menyarankan supaya penyebab kenaikan harga tiket pesawat terbang dikaji dengan tepat dan komprehensif terlebih dahulu.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak bea balik nama (BBN) 1 untuk kendaraan baru menjadi 12,5 persen dari harga kendaraan. Tarif pajak saat ini yakni 10%.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, kenaikan pajak bertujuan agar warga beralih menggunakan angkutan massal.

“Dalam rangka regulasi masyarakat supaya pindah ke transportasi massal, salah satu (tujuan)-nya itu,” ujar Faisal di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).
Dengan tarif pajak yang tinggi, kata Faisal, harga pembelian kendaraan baru akan lebih mahal. Hal ini diharapkan membuat masyarakat urung membeli kendaraan baru dan memilih untuk menggunakan transportasi umum.
“Kalau beli mobilnya mahal, kan, orang malas beli mobil,” kata dia.
Di sisi lain, Faisal juga menyebut kenaikan tarif pajak BBN 1 ini berpotensi menambah penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. “Ini merupakan suatu nilai tambah buat penerimaan pajak kita,” ucap Faisal.
Kenaikan tarif pajak BBN 1 menjadi 12,5 persen sudah disepakati Badan Pendapatan Daerah se-Jawa dan Bali. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan mengikuti kesepakatan tersebut.
Pemprov DKI sudah mengusulkan kenaikan tarif pajak BBN 1 dengan menyerahkan draf peraturan daerah (perda) ke DPRD DKI Jakarta. Namun, DPRD DKI belum membahasnya. Pemprov DKI berharap DPRD segera membahas dan menyetujui perda kenaikan BBN 1.

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Impor barang oleh pedagang elektronik atau e-commerce melonjak di awal tahun. Hal ini tecermin dari penerimaan bea masuk dan penerimaan dalam rangka impor (PDRI) yang dicatat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dari impor barang e-commerce.
DJBC mencatat, sepanjang tahun lalu, penerimaan bea masuk maupun pajak impor barang e-commerce menyentuh Rp 1,19 triliun. Jika dipukul rata, penerimaan impor e-commerce setiap bulannya mencapai Rp 99,2 miliar di 2018. Sementara,di awal tahun ini, penerimaan dari impor e-commerce mencapai Rp 127,17 miliar hingga 10 Februari lalu.

Tingginya impor barang e-commerce ini terjadi menyusul rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Seperti yang diketahui, jika aturan ini berlaku, pelaku e-commerce wajib melaporkan seluruh catatan transaksinya, yang mencakup nilai pajak dari barang yang diperjualbelikan melalui platform tersebut.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)Yustinus Prastowo, menilai, peningkatan impor e-commerce mungkin terjadi dalam rangka memanfaatkan waktu sebelum aturan berlaku. “Bisa jadi karena mereka momentum itu, tapi bisa juga memang karena faktor tingginya permintaan dan konsumsi,” kata Yustinus, Selasa (12/2).
Selain itu, impor yang besar juga mungkin terjadi lantaran kondisi nilai tukar saat ini sudah jauh lebih menguat. Mumpung kurs rupiah terbilang stabil dan cenderung menguat, momentum ini juga dimanfaatkan importir untuk mengantisipasi risiko dan volatilitas di waktu mendatang, menurut Yustinus.
Di sisi lain, Yustinus juga menyoroti kenyataan bahwa saat ini, untuk memenuhi tingginya konsumsi terhadap barang e-commerce, Indonesia masih bergantung pada barang-barang dari negara asing. Hal ini tentu memerlukan perbaikan di tataran industri agar aktivitas perdagangan elektronik jangan hanya mengandalkan barang impor semata. “Tantangan kita adalah pada industri, jangan sampai hanya menjadi reseller, dan kita hanya menjadi market,” tandasnya.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Republik Indonesia (RI) via Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly meneken perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2).
Ini merupakan perjanjian MLA yang ke 10 yang telah diteken Indonesia. Yakni dengan ASEAN, Australia, Hong Kong, Tiongkok, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab dan Iran. Sedangkan bagi Swiss merupakan perjanjian MLA yang ke 14 dengan negara non Eropa.

Bagi Indonesia, perjanjian tersebut terbilang penting, mengingat Swiss merupakan pusat keuaungan terbesar di Eropa.
Apalagi pemerintah lewat program Nawacita menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerja sama hukum, khususnya upaya melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery).
Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, yang antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam proses hukum pidana di negara peminta.
Perjanjian ini juga dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.
Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini.
Perjanjian MLA RI-Swiss terwujud melalui dua kali putaran, pertama dilakukan di Bali pada tahun 2015. Kedua pada tahun 2017 di Bern, Swiss untuk menyelesaikan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati di perundingan pertama.
Pasca penandatanganan perjanjian ini, Menkumham berharap dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera meratifikasi agar perjanjian ini dapat langsung dimanfaatkan oleh para penegak hukum, dan instansi terkait lainnya.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyiapkan strategi penegakan hukum khusus untuk mengejar target penerimaan di tahun ini. Agar hasil penegakan hukum bisa efektif, Ditjen Pajak akan memfokuskan pemeriksaan ke wajib pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan.

Strategi semacam dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 15/Pj/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan tahun lalu. Surat itu menginstruksikan seluruh pimpinan kantor pajak untuk membuat peta kepatuhan dan daftar sasaran prioritas penggalian potensi pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Selain itu, Ditjen Pajak membentuk Komite Perencanaan Pemeriksaan yang bertugas melakukan pembahasan dan menentukan Wajib Pajak yang mana yang akan mereka pemeriksa berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

Ditjen Pajak juga melakukan ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan pasca tax amnesty. Caranya dengan membandingkan harta wajib pajak saat ini dengan sebelum tax amnesty, mulai dari data kepemilikan saham, kendaraan bermotor dan properti, dan lain-lain.

Pemeriksaan semacam ini, “Memberikan hasil yang efektif serta memberikan keadilan bagi WP yang sudah patuh,” tutur Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak.

Pemeriksaan pajak disebut Hestu turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hingga penerimaan pajak di tahun lalu tumbuh 14,32%. Angka itu lebih tinggi daripada pertumbuhan alamiah yang di atas kertas sebesar 8,3%, atau gabungan dari pertumbuhan ekonomi 5,15% dan inflasi 3,13%.

“Tax ratio baru 11,5% artinya masih cukup ruang untuk mempersempit tax gap dengan meningkatkan kepatuhan,” ujar dia. Selain melakukan penegakan hukum, seperti pemeriksaan, Ditjen Pajak juga akan melakukan penguatan pelayanan dan pengawasan untuk mencapai penerimaan pajak di tahun ini yang ditargetkan senilai Rp 1.577,56 triliun. Angka itu meningkat 20,8% dari tahun 2018.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat Shortfall (defisit) pajak di tahun 2018 mencapai Rp 108,1 triliun. Angka ini lebih lebar dibandingkan proyeksi pemerintah. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan shortfall pajak di tahun ini berkisar Rp 73,1 triliun. Di mana, outlook penerimaan pajak diperkirakaan Rp 1.350,93 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 1.424 triliun.
Sementara, hingga akhir Desember 2018, penerimaan pajak mencapai Rp 1.315,9 triliun atau sebesar 92,4% dari target. Meski belum memenuhi target, tetapi penerimaan pajak ini masih tumbuh 14,32% dari realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 yang sebesar Rp 1.151,03 triliun.
Penerimaan pajak ini terdiri dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 64,7 triliun atau tumbuh 28,6% secara yoy dan penerimaan pajak non migas yang sebesar Rp 1251,2 triliun atau tumbuh 13,7%. “Ini pertumbuhan yang sangat kuat, mengingat pertumbuhan pajak non migas di tahun 2017 hanya 2,9%. Ini menggambarkan kegiatan kegiatan ekonomi di luar migas, menunjukkan momentum yang sangat positif,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (2/1).

Bila dirinci, penerimaan pajak non migas ini terdiri dari penerimana PPh non migas yang sebesar Rp 686,8 triliun atau tumbuh 15,1% yoy, pajak pertambahan nilai mencapai Rp 538,2 triliun atau tumbuh 11,9% yoy, pajak bumi dan bangunan mencapai Rp 19,4 triliun atau tumbuh 15,9% yoy dan pajak lainnya mencapai Rp 6,8 triliun atau tumbuh 0,9% yoy.
Dengan adanya pertumbuhan penerimaan pajak, ratio pajak pun mencapai 11,5% atau meningkat 0,8% dari tahun 2017. “Ini berarti seluruh reformasi pajak yang kita lakukan makin menunjukkan hasil,” tutur Sri Mulyani.
Beberapa kebijakan pajak yang diterapkan di tahun 2018 adalah membangun kesadaran wajib pajak, meningkatkan basis pajak, menyempurnakan data dan sistem informasi perpajakan, memberikan insentif fiskal serta meningkatkan pelayanan dan efektivitas organisasi.
Sementara itu, penerimaan pajak di 2019 ditargetkan mencapai Rp 1.577,6 triliun. Artinya, pertumbuhan penerimaan pajak harus ditingkatkan sebesar 19,8% dari realisasi penerimaan tahun lalu.
Meski berupaya meningkatakan penerimaan pajak, namun Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tetap berhati-hati, sehingga momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. “Karena itu kita tetap menjaga tata kelola pengumpulan pajak, harus berdasarkan data yang baik dan akurat. Kita juga sampaikan ke pelaku usaha, selain mengumpulkan pajak, kita juga memberikan insentif yang cukup banyak,” jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan pihaknya tak akan menerapkan strategi khusus untuk mendongkrak penerimaan pajak. Dia mengatakan, DJP akan lebih fokus memperbaiki kinerja internal DJP dan meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak.