KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel) melaksanakan tindakan penagihan aktif berupa permintaan pemblokiran rekening serentak terhadap 107 wajib pajak (WP) dan penanggung pajak.

Diketahui, 107 WP/penanggung pajak tersebut memiliki tunggakan pajak secara keseluruhan dengan nilai mencapai Rp 139,06 miliar. Sebelumnya, Juru Sita Pajak Negara (JSPN) telah melakukan penyampaian surat teguran, penyampaian surat paksa, dan tindakan persuasif kepada wajib pajak namun tunggakan pajak juga belum dilunasi.

“Pemblokiran adalah salah satu tahapan penagihan berupa tindakan pengamanan barang milik penanggung pajak yang dikelola oleh Lembaga Jasa Keuangan antara lain rekening bank sebelum ditindaklanjuti dengan tindakan penyitaan,” ujar Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, Hendri dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (3/9).

Hendri mengatakan, kegiatan pemblokiran ini sebagai upaya percepatan pencairan piutang pajak dan menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (27) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah yang Masih Harus Dibayar.

Nah, blokir rekening masih dapat dicabut dan tidak dilanjutkan dengan penyitaan jika penanggung pajak dapat memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) PMK No 61 Tahun 2023.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Meskipun saat ini polusi udara sudah jadi ancaman serius, pemerintah belum akan memberlakukan pajak karbon dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penetapan pajak karbon bisa diberlakukan pada tahun 2025.

Buruknya kualitas udara di Jakarta ini salah satunya disinyalir akibat keberadaan pembangkit batubara. Terdapat beberapa PLTU batubara yang memiliki jarak terdekat dari ibu kota, seperti PLTU batubara di Banten.

Airlangga mengatakan, meski perdagangan karbon melalui bursa karbon akan dimulai pada September 2023, penerapannya tetap harus ada mekanisme insentif dan disinsentif. Sehingga tidak bisa diterapkan tahun ini.

“Karena pajak karbon diperlukan juga untuk mengantisipasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yang akan diberlakukan di Eropa di tahun 2025. Karena Eropa minta (penetapan bursa karbon) di 2025,” tutur Airlangga kepada awak media, Kamis (24/8).

Airlangga mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya mengatasi polusi yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baik itu melalui pendekatan teknologi maupun pensiun dini (phasing down).

“Phasing down tentu yang sudah tua, kan ada beda teknologi, ada yang supercritical, ada PLTU-PLTU yang sudah beroperasi puluhan tahun,” jelasnya.

Sebelumnya, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mendesak pemerintah untuk segera mengenakan pajak karbon di Indonesia. Ia bilang, pajak karbon harus dapat diimplementasikan secara terbatas bagi PLTU yang menggunakan batubara paling lambat di tahun 2024.

“Dengan tekanan publik atas buruknya kualitas udara di beberapa kota di Indonesia, kami mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi pajak karbon,” ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Kamis (17/8).

Menurutnya, pajak karbon atas PLTU batubara akan membuat PLTU batubara bertanggung jawab atas polusi yang dihasilkannya. “Ini disebut dengan polluter pays principle,” katanya.

Nah, dengan pajak karbon, maka PLTU batubara akan terdorong untuk berinovasi dan menggunakan teknologi terkini untuk mengurangi emisi yang dihasilkannya.

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Demi mempercepat penggunaan kendaraan listrik, pemerintah berencana memberikan pembebasan pajak pada impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CPU).

Saat ini, semua barang impor yang masuk ke Indonesia selain dikenakan bea masuk 50%, juga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%. Nah dengan usulan tersebut, artinya biaya bea masuk dan PPN akan dipangkas menjadi 0%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan menggodak dan menerbitkan aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kebijakan insentif fiskal tersebut. Namun, dirinya belum menjelaskan secara rinci apa saja yang akan diatur dalam PMK tersebut.

“Jadi PMK-nya saja ya nanti, kita sesuai rapat kabinet yang terakhir. Nanti kita akan turunkan dalam peraturan yang sesuai,” ujar Sri Mulyani kepada awak media di Kompleks DPR RI, Rabu (30/8).

Sri Mulyani juga belum memastikan waktu PMK tersebut akan terbit. Yang pasti, beleid tersebut akan dikeluarkan segera dan melihat anggaran pada tahun ini.

“Ya segera. Nanti kita lihat anggarannya di tahun 2023 ini ya,” katanya.

Sebelumnya, Industry and Regional Analyst Bank Mandiri, Abrar Aulia menghitung, ada potensi penerimaan yang hilang sebesar Rp 860 miliar per tahun dari usulan insentif tersebut. Hitungannya ini berdasarkan estimasi penerimaan PPN dan bea masuk impor CBU kendaraan mobil listrik sampai dengan Juni 2023 sekitar Rp 430 miliar.

“Jika disetahunkan maka estimasi sekitar Rp 860 miliar per tahun,” ujar Abrar kepada Kontan.co.id, Rabu (2/8).

Ia bilang, insentif penurunan pajak dan bea masuk tersebut bukan berupa subsidi. Oleh karena itu, bukan belanja subsidi yang meningkat melainkan pendapatan yang menurun.

Oleh karena itu, Abrar menilai, penurunan PPN dan bea masuk mobil listrik tersebut perlu dilakukan dengan secara hati-hati. Jangan sampai adanya pemberian insentif tersebut, maka investor akan masuk ke negara lain.

“Perlu diperhatikan bahwa kita juga bersaing dengan negara tetangga seperti Thailand. Jangan sampai investor masuk ke negara lain, lalu menjual produknya ke Indonesia, apalagi setelah penerapan bea masuk sebesar 0% ini,” jelas Abrar.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sudah ada beberapa wajib pajak yang mengajukan permohonan diskon atau pengurangan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh badan.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, permohonan diskon PPh 25 tersebut merupakan dampak dari harga komoditas yang mulai anjlok sehingga berdampak pula kepada setoran pajaknya. Ini terlihat dari kinerja PPh badan yang mulai menunjukkan perlambatan.

“Sudah ada (yang meminta diskon angsuran). Setoran PPh badan pada 2023 ini sedikit lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun kemarin. Ini menunjukkan adanya konsekuensi penurunan harga komoditas terhadap setoran PPh Pasal 25-nya,” ujar Suryo dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (11/8).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, PPh badan menjadi tulang punggung penerimaan pajak hingga akhir Juli 2023. Hal ini dikarenakan kontribusinya yang terbesar yakni mencapai 26% terhadap penerimaan pajak.

Hanya saja, PPh badan pada periode tersebut hanya mampu tumbuh 24,2%, atau lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama sebesar 132,4%. Perlambatan pertumbuhan ini dikarenakan penurunan angsuran PPh Pasal 25 sejalan ekpektasi profitabilitas, terutama dari sektor komoditas.

“Ini artinya kita harus mengantisipasi perusahaan-perusahaan sudah semakin melihat profitabilitas mereka, sudah mulai ternormalisir, atau tidak mengalami lonjakan terutama mereka yang bergerak dibidang komoditas,” katanya.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mematangkan sistem pajak canggih yang disebut Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), alias core tax administration system. Rencananya sistem pajak canggih ini mulai diimplementasikan pada Mei 2024.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah melakukan pelatihan kepada sekitar 500 master trainer, yaitu para calon trainer yang nantinya akan disebar ke seluruh Indonesia untuk melatih second trainer. Nah, second trainer ini yang akan melatih seluruh pegawai DJP diseluruh Indonesia.

“Nanti second trainernya akan melatih ke seluruh pegawai DJP, nanti bertahap. Dan diharapkan pada bulan November ini kan selesai semua dan bulan Desember semua sudah mengetahui terkait dengan PSIAP ini. Nanti akan ada semacam refreshment lagi menjelang diimplementasikannya di bulan Mei 2024,” ujar Nufransa dikutip dari unggahan channel Youtube Kemenkeu, Kamis (10/8).

Nufransa berharap, PSIAP mampu mewujudkan sistem informasi administrasi perpajakan yang lebih baik untuk optimalisasi pelayanan dan pengawasan perpajakan.

Nah, dari sisi wajib pajak, PSIAP akan sangat memudahkan pelayanan lantaran wajib pajak tidak harus datang ke kantor pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, potensi sengketa juga berkurang serta biaya kepatuhan juga menjadi lebih rendah.

“Ke depan seharusnya orang sudah tidak ke kantor pajak lagi, tapi cukup melakukan kewajiban perpajakan melalui ponsel dan dia sudah bisa tahu semua kewajiban perpajakan lewat ponsel dan semua informasi ada di sini,” katanya.

Dari sisi DJP, lewat PSIAP ini akan hadir berbagai macam aplikasi yang memudahkan pegawai DJP dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Nufransa bilang, nantinya pengawasan kepada wajib pajak bisa dilakukan berdasarkan tingkat risikonya.

“Misalnya (risiko) yang tingkatnya tinggi itu akan dilakukan pengawasan secara ketat, tingkat risiko rendah mungkin akan kita edukasi atau sosialisasi dan sebagainya, walaupun secara keseluruhan tetap kita awasi semua ya,” imbuh Nufransa.

Ia meyakini, kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat seiring semakin membaiknya pelayanan perpajakan yang disuguhkan kepada wajib pajak.

“PSIAP ini memberikan banyak manfaat baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi pegawai dan organisasi DJP, juga diharapkan bisa mendapat benefit dari adanya PSIAP,” jelasnya.

Senada, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, semakin mudah administrasi perpajakan yang ditawarkan DJP, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak tersebut.

“Core tax system ini kan akan memudahkan orang untuk patuh, tidak ribet lagi untuk isi SPT, pastinya orang akan lebih patuh,” ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Kamis (10/8).

Terlebih lagi, kata Fajry, hadirnya compliance risk management (CRM) yakni pengawasan kepatuhan berbasis risiko, maka wajib pajak yang memiliki risiko tinggi akan menjadi sasaran.

“Dengan begitu, sistem pajak kita akan berkeadilan. Akhirnya, ini akan mendorong apa yang disebut sebagai kepatuhan sukarela. Pastinya, kepatuhan akan naik,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menambahkan, dalam sistem pajak canggih ini nantinya akan memberikan kemudahan pelayanan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh. Hal ini dikarenakan dalam PSIAP, pengisian SPT Tahunan PPh akan dilakukan secara prepopulated.

Artinya, semua informasi yang diperlukan dalam mengisi SPT akan tersedia di dalam akun wajib pajak yang terdapat di dalam core tax system.

“Jadi secara prinsip kita menyiapkan prepopulated SPT dan akan akan ditampilkan dalam akun wajib pajak atau taxpayer account yang yang dibangun dalam core tax yang sedang kita bangun saat ini,” jelas Suryo dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (24/7).

Untuk itu, wajib pajak tidak perlu ribet lagi dalam mengisi data ke dalam form SPT Tahunan, lantaran tinggal melihat apakah data tersebut telah sesuai atau bisa menambahkan data lain apabila dirasa kurang.

EDUKASI –  Hari ini tanggal 14 Juli 2023 diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Pajak sendiri adalah salah satu elemen penting penggerak perekonomian negara dan pemasukan kas negara.   Pajak sendiri, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara tang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan udang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak memiliki ciri-ciri yaitu wajib dibayarkan kepada negara, memaksa, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan balas jasa, dan untuk membiayai kepentingan umum.  Selain pajak Anda mungkin pernah membayar beberapa pungutan resmi seperti cukai atau bea masuk bagi yang memiliki usaha barang-barang impor. 

Ada beberapa pungutan resmi yang tidak masuk dalam kategori pajak, namun juga merupakan sumber pemasukan negara.   Bersumber dari Modul Ekonomi Kelas 11 Kemendikbud Ristek, jenis-jenis pungutan resmi yang ada di Indonesia diantaranya: Retribusi: Iuran yang dibayarkan rakyat atas jasa atau barang milik negara, contohnya seperti pembayaran listrik dan air dari PDAM.  Cukai: Iuran yang dibayarkan untuk pembelian barang-barang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan, contohnya rokok.  Bea masuk: Bea yang dipungut pada barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dan untuk digunakan di dalam negeri.  Sumbangan: Pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah orang, contohnya sumbangan wajib untuk perawatan jalan.  Ada pula perbedaan pungutan wajib dengan pajak yakni sebagai berikut ini: 1. Dasar hukum Pajak: Undang-Undang Pungutan resmi: Peraturan pemerintah, menteri, dan sebagainya

2. Balas jasa:  Pajak: Tidak dapat diterima langsung Pungutan resmi: Bisa diterima langsung

3. Objek  Pajak: Umum Pungutan resmi: Orang tertentu

4. Sifat Pajak: Memaksa Pungutan resmi: Sesuai kebijakan pemerintah

5. Sanksi Pajak: Sesuai dengan Undang-Undang Pungutan resmi: Sesuai kebijakan pemerintah

6. Jatuh tempo Pajak: Sesuai tahun pajak Pungutan resmi: Sesuai dengan pemakaian

Menurut pakar atau ahli, asas pungutan pajak diantaranya yaitu:  W.J. Langen Asas Daya Pikul: Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besaran penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Asas Manfaat: Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Asas Kesejahteraan,: Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas Kesamaan: Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Asas Beban: Pungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

2. Adam Smith Asas pajak menurut Adam Smith, dalam buku The Wealth of Nation, dikenal dengan The Four Maxims, yakni:  Asas Equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan: Dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas Certainty atau asas kepastian hukum: Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas Convinience of Payment atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan : Harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau saat wajib pajak menerima hadiah. Asas Effeciency atau asas efesien atau asas ekonomis: Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Jenis-jenis pajak Ada beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak tersebut terbagi menjadi tiga yaitu berdasarkan pihak yang menanggung, berdasarkan pihak yang memungut, serta berdasarkan sifar.  Berikut ini penjelasan jenis-jenis pajak, merangkum dari Sumber Belajar Kemendikbud Ristek.

1. Pajak berdasarkan pihak yang memungut Pajak pusat/negara: Dipungut oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. Pajak daerah: Dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Contohnya seperti pajak hotel dan restoran serta pajak reklame. 

2. Pajak berdasarkan pihak penanggung atau sasarannya Pajak subjektif: Berdasarkan kondisi keadaan subjek atau orang membayar pajak seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan Pajak objektif: Berdasarkan objek tanpa memperhatikan kondisi pembayar pajak, contohnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

3. Pajak berdasarkan sifatnya Pajak langsung: Pajak yang wajib ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dialihkan ke pihak lainnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak kendaraan bermotor. Pajak tidak langsung: Pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak tertentu dan dapat dilimpahkan ke orang lain baik sepenuhnya maupun sebagian. Contohnya seperti PPN dan bea impor. 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan teknis terkait pengenaan pajak natura/kenikmatan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023.

Dalam beleid tersebut juga memuat tentang penerapan pajak penghasilan atas natura atau kenikmatan dari jasa endorsement.

Untuk diketahui, para pelaku endorsement juga akan menerima penghasilan atas setiap promosi yang ia lakukan. 

Nah, penghasilan dari kegiatan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan dan dilaporkan.

Sementara pada Pasal 22 PMK 66/2023, penilaian penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan didasarkan pada dua ketentuan. 

Pertama, nilai pasar untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura.

Kedua, jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.

Untuk mengetahui penerapan pajak natura untuk jasa endorsement, pemerintah telah memberikan contoh kasus dalam PMK 66/2023 sebagai berikut :

Contoh 1

Nona JA seorang bintang iklan menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Atas jasanya tersebut, pada bulan Desember 2023 Nona JA menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT JZ. Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp 10 juta.

Dalam hal ini, Nona JA menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 10 juta.

Contoh 2

PT JB memberikan jasa pembasmian hama kepada PT JY. Atas jasanya ini, pada bulan Agustus 2023 PT JB menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama dari PT JY. 

Harga pokok penjualan seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama tersebut diketahui sebesar Rp 50 juta.

Dalam hal ini, PT JB menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Agustus 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 50 juta.

PAJAK – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur ketentuan teknis pajak natura.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, aturan tersebut sudah selesai proses harmonisasi. Dengan begitu, aturan pajak natura dipastikan bisa terbit pada bulan ini sehingga dapat memberikan kepastian bagi wajib pajak (WP).

“Setahu saya proses harmonisasi sudah selesai. Tinggal penyisiran dan administrasi untuk penerbitan. Mudah-mudahan segera terbit,” ujar Yon kepada Kontan.co.id, Rabu (7/6).

Meski aturan tersebut belum juga terbit, namun fasilitas kendaraan kantor yang diterima karyawan perusahaan manajerial akan menjadi salah satu natura atau kenikmatan yang akan terkena pajak penghasilan (PPh).

Seperti yang diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk melaksanakan ketentuan pajak penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PP yang dimaksud adalah PP Nomor 55 Tahun 2022 yang salah satunya mengatur terkait pajak yang diberikan perusahaan alias pajak natura.

Dalam Pasal 30 PP tersebut, pemberi kerja atau pemberi pengganti imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan.

Namun, ada beberapa daftar natura dan/atau kenikmatan yang akan dikecualian dari objek PPh. Mulai dari makanan minuman yang disediakan di tempat kerja, fasilitas komputer atau laptop, hingga bingkisan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di hari keagamaan besar seperti natal dan lebaran.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah menggodok Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur ketentuan teknis pajak natura.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, aturan teknis pajak tersebut masih dalam proses harmonisasi.

“Sekarang masih diharmonisasi ya, mudah-mudahan segera selesai,” ujar Yon saat ditemui di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

Ia bilang, aturan tersebut sudah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Namun dirinya tidak menyebutkan kapan aturan tersebut akan terbit.

“Seingat saya kalau tidak salah sudah disana ya,” katanya.

Ditanya apakah aturan tersebut akan tetap terbit di Semester I-2023 ini, Yon berharap aturan tersebut bisa terbit secepatnya untuk memberikan kepastian bagi wajib pajak.

“Kalau pak Dirjen (Suryo Utomo) dan bu Menkeu (Sri Mulyani) arahannya secepat mungkinlah,” ujar Yon.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk melaksanakan ketentuan pajak penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PP yang dimaksud adalah PP Nomor 55 Tahun 2022 yang salah satunya mengatur terkait pajak yang diberikan perusahaan alias pajak natura.

Dalam Pasal 30 PP tersebut, pemberi kerja atau pemberi pengganti imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemotongan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan yang diterima wajib pajak baru akan mulai berlaku pada awal semester II-2023.

Hal ini dilakukan lantaran pihaknya masih perlu menyosialisasikan kepada masyarakat dan wajib pajak terkait pemotongan PPh atas natura dan/atau kenikmatan.

Selain itu, DJP juga perlu menyelesaikan detail dan memberitahu mana saja yang akan dipotong PPh dan tidak dipotong dengan mempertimbangkan sisi keadilan dan kepantasan. Nantinya, hal tersebut akan tertuang dalam PMK sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan.

“Kira-kira April sampai Semester I-2023 transisi untuk kami selesaikan detailnya, supaya lebih berkeadilan, memberi kepantasan. Si pemotong pemungut paham, daripada salah potong, jadi clear untuk klasifikasi barang dan jasa akan lebih jelas,” ujar Suryo dalam media briefing, November tahun lalu.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menjelaskan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak karbon.

Ini tertuang dalam aturan turunan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) no 50 tahun 2022 yang baru terbit awal bulan ini.

Pasal 69 Ayat (2) menjelaskan, pajak karbon dilunasi dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak atau dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Dalam hal ini, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan objektif seperti yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU HPP dan persyaratan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU HPP.

Wajib pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) dan Surat Pemberitahuan Masa untuk melaporkan penghitungan dan/atau membayar pajak karbon.

Ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Untuk penyampaian SPT paling lama empat bulan setelah akhir tahun kalender. Sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.

Bila surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, akan ada sanksi administratif yang menunggu para wajib pajak.

Besarannya, bagi yang terlambat menyampaikan SPT, sebesar sanksi administratif keterlambatan penyampaian SPT pajak penghasilan (PPh) Badan.

Kemudian untuk yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa mendapat sanksi sebesar sanksi administratif keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak pertambahan nilai (PPN).

Kemudian, Pasal 70 ayat (1) mengungkapkan, wajib pajak wajib melakukan penataan atas aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dan/atau penjualan barang yang mengandung karbon.

Ini berfungsi untuk menghitung besarnya pajak karbon yang terutang.

Pencatatan bisa bersumber dari catatan, dokumen, dan/atau data yang wajib dikelola atau disimpan.

Bila wajib pajak tak melakukan kewajiban ini, maka wajib pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam UU KUP.