Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berkecimpung di e-commerce. Insentif tersebut ialah berupa penuruan PPh final.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, pemerintah berupaya mewujudkan level kesetaraan terhadap pelaku usaha. Sebab itu, pemerintah tengah memfinalkan perlakukan perpajakan pada e-commerce.

“Prinsip level playing field sama keadilan seluruh sektor dan pelaku. Oleh karena itu kami akan segera memfinalkan formulasi mengenai treatment perpajakannya. Sehingga, ada kesamaan dan keadilan antara seluruh sektor dan pelaku,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sri Mulyani menambahkan, kemudahan tersebut sedapat mungkin tanpa menimbulkan gangguan. Dia menambahkan, insentif perpajakan diperlukan supaya UKM lokal dapat bersaing di tengah maraknya gempuran barang impor.

“Ketiga akan tetap melakukan satu paket insentif seperti penurunan PPh final untuk UKM karena banyak sekali yang masuk di dalam e-commerce digital ini. Dan meningkatkan competitiveness terhadap barang-barang dari impor sehingga para pelaku usaha kecil meningkat dan memasukan dirinya platform digital sehingga kita mampu mengimbangi masuknya banyak sekali barang-barang impor dari sisi consumption,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan untuk e-commerce. Dia bilang, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan pada e-commerce.

“Yang dibahas masih sama, kita cuma menyampaikan bagaiamana memformulasikan policy karena ini adalah suatu fenomena yang terus berjalan dan berubah. Jadi pemerintah saling melihat catatan masing-masing. Ada berbagai bagian yang kita semua sepakat terutama datanya semakin komplit, dari BPD, Kominfo. Akan melakukan kerjasama untuk mendapatkan pendataan yang lengkap,” tukas dia.

JAKARTA – Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Franciscus Welirang secara terang-terangan mengaku ngeri melihat target pajak yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, target yang naik hingga 20% tersebut akan berdampak terhadap pengusaha di Tanah Air.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, target pajak yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp1.423,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari target di APBN Perubahan 2017 yang sebesar Rp1.283,6 triliun.

“Target (pajak) 20% cukup tinggi. Tax collection 20% tentunya ada expantion tax yang diharapkan dalam hal itu. Pasti ada dividen dalam profit dari luar negeri. Ngeri juga lihat 20%,” katanya dalam Dialog Fiskal di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan pengusaha untuk tidak takut dengan target pajak tahun yang naik 20% dari tahun lalu. Pihaknya tidak akan mengejar pajak tanpa basis yang jelas. Jadi, pengusaha tidak perlu takut dengan target yang dicanangkan pemerintah tersebut.

“Saya ingin menyakinkan bahwa kita enggak akan mengejar tanpa basis. jadi enggak usah merasa ngeri. Kalau ngeri sampaikan ke saya supaya saya address,” tutur dia.

Bahkan, dia mengaku akan membentuk satuan tugas (satgas) yang akan memantau tingkah laku dari petugas pajak. Sebab, Menteri Keuangan telah melarang petugas pajak untuk menakuti wajib pajak atau membuat sesuatu yang mengada-ada.

“Jadi kalau bayar pajak, ya bayar pajak saja. Saya larang tim pajak mengada-ada. Bisa bikin satgas tingkah laku dari petugas pajak,” imbuh dia.

Menurutnya, pihaknya juga tidak akan seperti berburu di kebun binatang dalam rangka mengejar setoran pajak. Pihaknya akan membuat pemetaan sektor mana yang pertumbuhannya cukup tinggi dan mana yang masih kecil.

“Seperti masukan yang kita terima hari ini, kita akan selalu terbuka. UU APBN sudah ditetapkan oleh dewan bersama pemerintah. Jadi kita akan lakukan. Namun, seperti yang kita dengarkan semua tadi dari pelaku, kita lihat saja suasananya nanti. Ada sektor yang memang pertumbuhannya cukup tinggi, yang kita akan tetap lihat petanya dalam tax base kita memang bisa ada kemampuan. Ada sektor yang memang struggle karena commodity drop waktu itu dan mulai recover, jadi kita tidak akan one size fix all. Kita akan lihat semuanya,” tandasnya.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengubah istilah Wajib Pajak (WP) menjadi pembayar pajak. Perubahan tersebut tercantum dalam draft Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas antara DPR dan pemerintah.

“Itu (perubahan istilah) ada di (draft) RUU KUP,” kata Sri Mulyani saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/1/2018).Dia menjelaskan, perubahan istilah tersebut hanya untuk menyamakan dengan istilah di negara lain. Dia pun menyebut, tidak ada perbedaan mendasar antara WP dengan pembayar pajak.

“Alasannya tidak ada, hanya supaya sama dengan negara lain yang menggunakan (istilah) tax payer. Tidak ada konsekuensinya,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani enggan membeberkan terlalu detail mengenai perubahan istilah dari WP menjadi pembayar pajak, termasuk adanya perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi Nomor Induk Pembayar Pajak (NIPP).

“Nanti untuk masalah administrasi, kita tidak mau membuat persoalan yang tidak perlu. Kita lihat saja kesiapan administrasinya. Kalau biayanya terlalu besar, nanti kita hitung lagi,” tegasnya.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memberikan sejumlah penegasan terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017. Aturan itu tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak.

Ditjen Pajak menyatakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) wajib mencantumkan informasi identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli BKP atau pemerima JKP. Demikian mengutip keterangan tertulis, Senin (18/12/2017).

Selain itu, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan Orang Pribadi dan tidak memiliki NPWP, maka identitas pembeli BKP atau penerima JKP tersebut wajib diisi dengan NPWP00.000.000.0-000.000. Kemudian wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ataunomor Paspor untuk Warga Negara Asing dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur.

Ditjen Pajak juga menegaskan, e-Faktur yang diterbitkan bagi pembeli BKP atau penerima JKP yang merupakan Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP sejak 1 Desember 2017 dan tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan agar segera dilakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan dikenai sanksi.

Khusus bagi Pengusaha Kena Pajak yang merupakan pedagang eceran, tetap menggunakan faktur pajak sederhana sehingga tidak perlu mencantumkan NIK atau nomor paspor pembeli BKP/penerima JKP.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) dan Ditjen Bea Cukai tetap pada posisi akan mengenakan bea masuk maupun pajak atas barang digital (digital goods) yang dikirim melalui transmisi elektronik dari luar negeri ke Indonesia.

Penegasan ini sudah disampaikan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mencabut moratorium pengenaan perpajakan terhadap barang dan jasa yang ditransaksikan dan ditransimisikan secara elektronik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengungkapkan, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil akhir dari sidang WTO di Argentina baru-baru ini.

Kemenkeu di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian sudah berkomunikasi intesif dengan para pelaku usaha e-commerce dan konvensional.

“Kita masih menunggu hasil akhir dari WTO. Melalui Mendag, kita sudah menyampaikan posisi Indonesia ingin moratorium tidak mengenakan bea masuk atas impor digital goods dihentikan,” tegas Heru saat berbincang dengan wartawan di Semarang, Selasa (18/12/2017).

Pemerintah, kata dia, kukuh untuk memungut bea masuk dan pajak dari barang-barang digital impor untuk menciptakan kesetaraan (level playing field) antara e-commerce dalam maupun luar negeri, termasuk yang konvensional.

“Yang penting level playing field antara e-commerce dan konvensional. Cara pemungutannya pun nanti kita bedakan, dan mekanismenya menggunakan self assessment, menghitung sendiri dan norma kita siapkan, termasuk menggunakan payment gateway,” Heru menjelaskan.

Harapannya, Heru bilang, Indonesia dapat menarik bea masuk dan pajak atas barang-barang digital impor tersebut, seperti perangkat lunak (software), e-book, mengunduh musik dan film, serta lainnya pada 2018 seiring berakhirnya moratorium dari WTO.

“Indonesia berharap bisa berjalan (bea masuk dan pajak) pada 2018 sesuai usulan pemerintah secara lisan maupun tertulis oleh Mendag. Kemenkeu dan kementerian/lembaga lain sudah menyusun tataran implementasi teknisnya, termasuk besaran tarif,” terangnya.

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan penerimaan pajak tahun ini sudah jauh lebih baik dibandingkan 2016. Meski, target penerimaan pajak yang sebesar Rp 1.283,6 triliun tidak akan tercapai.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan, hingga akhir November, penerimaan pajak memang baru mencapai 78 persen dari target. Ini artinya masih ada kekurangan sekitar Rp 290 triliun.

“Memang seperti disampaikan Pak Robert (Direktur Jenderal Pajak), kalau mau mencapai 100 persen memang berat, karena posisi per akhir November tentu masih perlu ratusan triliun. Kalau itu 78 persen, kurangnya sekitar Rp 290 triliun,” ujar dia di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).

Meski masih ada kekurangan, namun posisi penerimaan pajak saat ini sudah mencapai 78 persen dari target. Sedangkan pada tahun lalu, hingga Desember penerimaan pajak hanya mencapai 70 persen.

“Tetapi kita berada di posisi yang jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu saya bisa pastikan itu. Karena dengan posisi yang sama tahun lalu dengan target Rp 1.356 triliun per Desember kita masih 70 persen. Kalau tahun lalu termasuk Tax Amnesty itu 70 persen, berarti waktu itu baru Rp 958 triliun. Itu masih kurang Rp 400 triliun, sekarang (kekurangan) Rp 290 triliun. Kita berharap posisinya lebih baik,” jelas dia.

Selain itu, dari sisi jenis pajak, juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sebagai contoh, pertumbuhan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi mampu tumbuh 44 persen di tahun ini.‎

“Terkait dengan yang lain, pajak masih tumbuh stabil, dari sisi PPN sampai November tumbuh 15 persen, PPh orang pribadi tumbuh 44 persen, PPh badan 17 persen. Kemudian untuk PPh 21 tumbuh 6 persen,” ungkap dia.

Sementara dari basis sektoral, sektor utama penyumbang pajak seperti pertambangan juga tumbuh signifikan di tahun ini. Kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak tumbuh 30 persen dan membawa dampak positif bagi subsektor yang terkait.

“Kalau kita lihat basis sektoralnya juga masih bagus, 3 sektor utama, pertambangan di luar ta dan refal tumbuh 30 persen sebagian didukung Pph pasal 25 dan pasal 29 yang tambah 70 persen. Artinya kemampuan korporasi di sektor tambang khususnya batubara yang terbesar ini meningkat, karena PPh 25 dn PPh 29 makin gede. Kalau gede, usahanya hidup lagi maka rekanannya, suplier, termasuk makanan, transportasi, sewa alat-alat itu juga meningkat. Sehingga secara keseluruhan sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan meningkat 30 persen. Itu bagus,” jelas dia.

Selain pertambangan, kontribusi industri manufaktur dan perdagangan juga mengalami pertumbuhan. Dengan demikian diharapkan hingga akhir tahun ini kekurangan penerimaan pajak tidak terlalu besar.

‎”Industri pengolahan itu yang dominan, kontribusi lebih dari 20 persen, itu tumbuhnya 17 persen, masih bagus juga.‎ Sektor perdagangan tumbuh hampir 18 persen. Jadi kalau lihat sektor utama, lihat penerimaan jenis pajak, kita bisa berika sinyal yang positif. Bisa diyakinkan juga hingga November penerimaannya sudah tumbuh. Oktober lalu kan minus, penerimaan tax amnesty belum tercover. Kalau belum masuk tax amnesty, kita tumbuh sampai Oktober 14 persen, kalau sampai November tumbuh 15 persen-16 persen,” tandas dia.

Penghasilan yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tertentu dari penghapusan piutang negara merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) dan terutang PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PDAM Tertentu merupakan PDAM yang telah mendapatkan persetujuan dari Presiden atau penetapan dari Menteri Keuangan untuk diberikan penghapusan piutang negara dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi pembangunan infrastruktur prasarana dasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019. Rincian Daftar PDAM Tertentu sebagai berikut :

a. Persetujuan Hapus Mutlak oleh Presiden

No PDAM
Nama NPWP
1 PDAM Kabupaten Wonosobo 01.247.131.4-533.000
2 PDAM Kabupaten Bekasi 01.477.196.8-431.000
3 PDAM Kota Banjarmasin 01.249.076.9-731.000
4 PDAM Kabupaten Rembang 01.577.019.1-507.000
5 PDAM Kabupaten Tabanan 01.413.243.5-904.000
6 PDAM Kabupaten Sleman 01.543.974.8-542.000
7 PDAM Kabupaten Grobogan 01.525.591.2-514.000
8 PDAM Kota Ternate 01.511.314.5-942.000
9 PDAM Kabupaten Jombang 01.440.243.2-602.000

b. Penetapan Hapus Mutlak oleh Menteri Keuangan
No PDAM
Nama NPWP
1 PDAM Kabupaten Banjar 01.463.380.4-732.000
2 PDAM Kabupaten Palopo 01.629.596.6-812.000

Untuk mendapatkan PPh ditanggung Pemerintah, PDAM Tertentu menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017.

Permohonan disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak dimana PDAM Tertentu terdaftar dengan menggunakan Surat Permohonan sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B PMK Nomor 134/PMK.010/2017. Surat Permohonan dilampiri dengan:
fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 dan/atau pembetulannya,
laporan keuangan tahun 2016,
lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah, dan
fotokopi rekening koran Wajib Pajak yang menunjukkan informasi berupa nama Wajib Pajak, nomor rekening, nama bank, dan kantor cabang bank.

04 Dec 2017 08:47

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Keuangan mengaku kewalahan mencari skema pungutan pajak untuk transaksi ritel secara daring (e-commerce) karena model bisnis yang sangat variatif.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, model bisnis yang bervariasi membuat pemerintah berencana untuk menelurkan aturan pajak e-commerce secara umum terlebih dulu, kemudian menerbitkan aturan secara spesifik untuk masing-masing model bisnis. Sampai saat ini pihaknya masih menggodok aturan pemungutan pajak tersebut.

Secara rinci, setidaknya ada delapan model bisnis e-commerce yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, pemerintah juga kewalahan mencari skema pungutan pajak e-commerce terhadap produk-produk nonfisik (intangible), seperti buku elektronik (e-book) hingga hiburan yang bisa diunduh.

Menurutnya, Pemungutan pajak bagi sektor perdagangan yang menggunakan skema penyedia layanan dalam negeri merupakan hal mudah, seperti menu Go-Food yang terdapat di dalam menu Go-Jek. Sebab, penyedia layanan sudah berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga pajak bisa langsung dikenakan.

Namun, penerapan pajak produk intangible dinilai agak kusut, mengingat produknya tidak memiliki bentuk fisik, sehingga lalu lintas barang antar batas negara (cross border) susah dilacak.

“Lalu lintas barang yang masuk cross border itu gampang kalau barang fisik. Tapi kalau barangnya intangible, itu akan sangat susah diawasi. Ini yang sedang kami cari jalan keluarnya,” terang Mardiasmo di Depok, Kamis (30/11).

Lebih lanjut ia menyebut, pungutan pemerintah atas perdagangan barang non-fisik akan disamakan dengan dengan produk fisik, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan bea masuk jika produk yang diperdagangkan bersifat antar negara

Namun, ia menganggap kajian pajak e-commerce barang non-fisik ini memerlukan ekstra kesabaran agar kebijakan yang diambil nantinya bisa mempersempit ruang gerak Wajib Pajak (WP) untuk menghindari pajak (tax avoidance).

“Jangan sampai (di satu model bisnis) dikenakan pajak, tapi yang lain tidak dikenakan, karena takutnya ada manuver (untuk hindari pajak). Jadi memang perlu ada tahapannya,” imbuh dia.

Menurut Mardiasmo, aktivitas belanja elektronik bagi barang nonfisik paling ketara dilihat dari sistem otorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual, atau biasa disebut payment gateway. Maka dari itu, Kemenkeu tengah melakukan kajian intensif dengan Bank Indonesia.

“Kami lihat volume uang dan barangnya, nah uang ini bergerak darimana? Tentu ini bisa ditangkap oleh BI dari payment gateway karena lalu lintas uangnya dari situ. Namun, ini masih dalam proses, kalau sudah diproses nanti kami sampaikan,” terangnya.

Oleh karenanya, sebagai tahap awal, pemerintah kemungkinan baru memungut pajak e-commerce dari provider jasa layanan terlebih dulu. “Tapi itu belum kami putuskan lebih lanut. Rencananya memang (aturan pajak e-commerce) berlaku secara keseluruhan dulu, tapi nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Ini sedang kami mapping semuanya,” pungkas Mardiasmo.

Adapun menurut Asosiasi e-Commerce Indonesia, potensi transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.700 triliun di tahun 2020 mendatang. Angka ini melonjak signifikan dibanding total nilai transaksi e-commerce di tahun 2016 sebesar Rp75,76 triliun.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2017113020311 0-532-259360/transaksi-variatif-kemenkeu-kewalahan -atur-pajak-e-commerce/

Iya banyak platform, sehingga harus diatur untuk semuanya, jangan setengah2

24 Nov 2017 09:12

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkembangan ekonomi digital membawa pengaruh besar terhadap toko ritel konvensional. Pemerintah pun menyoroti banyaknya sumber pajak baru yang bisa dipungut melalui transaksi belanja online.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui banyak transaksi belanja online tidak hanya dari dalam tetapi juga luar negeri. Hal itu yang menjadi fokus Sri Mulyani dalam membuat regulasi untuk memungut cukai dari belanja barang impor secara online.

“Fenomena inilah yang kita pelajari,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Kehadiran e-commerce seperti Amazon dan Alibaba membuat derasnya barang impor masuk.
Karena itu Sri Mulyani ingin mencari cara mengambil pajak dari para generasi millennial yang porsinya paling banyak belanja online.

“Karena millennial sekarang, melalui smartphone iPad banyak spending (belanja),” kata Sri Mulyani.

Mantan Managing Director Bank Dunia itu dalam waktu dekat menerbitkan regulasi terkait pajak dan cukai dari transaksi online. Sehingga semua pengusaha baik ritel konvensional maupun digital punya kewajiban yang sama di dalam perpajakan.

“Kita akan pelajari ini seperti apa membuat kepabeanan yang dilakukan secara online,” papar Sri Mulyani.

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/11/22/sri-mu lyani-incar-pajak-dari-generasi-millennial

Semakin banyak barang impor yg masuk, bahaya juga bagi penjual lokal

29 Nov 2017 08:31

Sebagai tindak lanjut dari program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor ‎165/PMK.03/2017. PMK ini mengatur soal prosedur perpajakan bagi wajib pajak yang melaporkan harta tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.

Direktur Peraturan Perpajakan II DJP, Yunirwansyah mengatakan, prosedur bernama Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final) ini memberikan kesempatan bagi seluruh wajib pajak yang memiliki harta dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk mendeklarasikan aset tersebut.

Wajib pajak yang secara sukarela melaporkan asetnya akan membayar pajak penghasilan dengan tarif 30 persen untuk wajib pajak orang pribadi dan 25 persen untuk wajib pajak badan. Selain itu, 12,5 persen untuk orang pribadi atau badan tertentu, dengan ketentuan penghasilan usaha atau pekerjaan bebas di bawah Rp 4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan di bawah Rp 632 juta per tahun.

“Jadi bagaimana kalau seandainya wajib pajak mengemukakan sendiri hartanya? Maka di PMK 165 diatur kalau seandainya wajib pajak laporkan hartanya melalui SPT PPh final, tarifnya sama dengan diatur dalam PP, 30 persen untuk orang pribadi, 25 persen untuk badan, dan 12,5 persen untuk wajib pajak tertentu,” ujar dia di Kantor DJP, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Menurut Yunirwansyah, karena pengungkapan aset ini dilakukan sendiri wajib pajak sebelum aset tersebut ditemukan oleh DJP, maka ketentuan sanksi dalam Pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan prosedur PAS-Final. Aset yang dapat diungkapkan adalah aset yang diperoleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut.‎

Prosedur PAS-Final dapat dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Final, dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422, ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Prosedur PAS-Final ini hanya dapat dimanfaatkan selama DJP belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan.

Saat ini DJP telah diberikan kewenangan sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 untuk mengakses data keuangan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Selanjutnya mulai 2018, lembaga keuangan akan secara rutin memberikan data keuangan kepada DJP, termasuk data keuangan dari 100 negara lain yang telah sepakat bertukar informasi keuangan dalam rangka memerangi pelarian pajak lintas negara.

‎Oleh karena itu DJP mengimbau semua wajib pajak baik yang belum dan terlebih khusus yang sudah ikut Amnesti Pajak dan masih memiliki aset tersembunyi untuk segera memanfaatkan prosedur PAS-Final sebagaimana diatur dalam PMK-165 ini sebelum DJP menemukan data aset tersembunyi tersebut.

Sebelumnya, DJP menegaskan tidak ada pengampunan pajak jilid II pada tahun ini. Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2016 dipastikan hanya menghilangkan sanksi bagi wajib pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum berpartisipasi.

“Tidak ada pengampunan pajak jilid II,” tegas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama saat dihubungi Liputan6.com.

Salah satunya menyangkut penghapusan sanksi 200 persen bagi peserta tax amnesty dan 2 persen kali maksimal 24 bulan untuk yang tidak ikut tax amnesty.

Itu artinya, Hestu Yoga memastikan, WP yang sudah ikut tax amnesty dapat dibebaskan dari denda 200 persen dalam Pasal 18 UU Pengampunan Pajak, begitu pula dengan sanksi 2 persen kali maksimal 24 bulan untuk WP yang tidak ikut tax amnesty.

“Jadi tidak dikenakan sanksi Pasal 18 buat yang ikut tax amnesty denda 200 persen, dan yang tidak ikut tax amnesty 2 persen kali maksimal 24 bulan,” dia memaparkan.

Syaratnya, kata dia, WP secara sukarela mendeklarasikan harta yang belum diungkap dalam program tax amnesty maupun harta yang belum diikutkan dalam SPT masa PPh. “Syarat lainnya belum diterbitkan surat perintah pemeriksaan pajak atau kita belum lakukan pemeriksaan,” jelas Hestu Yoga.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/3177307/ini-prosed ur-wajib-pajak-lapor-harta-bebas-sanksi-200-persen

Jadi PMK 165 ini bisa digunakan untuk menghindari sanksi 200% ya, masih diberi kemudahan lagi sama DJP untuk mengakui dosa